Bisnis.com, JAKARTA – Perubahan asumsi nilai tukar rupiah yang disepakati pemerintah dengan Banggar DPR dalam APBNP 2014 senilai Rp11.600 per dolar AS dinilai akan meleset juga seperti asumsi di APBN 2014.
Pemerintah pun diprediksikan tidak bisa berbuat banyak untuk menjaga nilai tukar rupiah tersebut.
Dalam catatan Bisnis, kurs tengah Dolar AS-Rupiah selama sepekan mengalami pelemahan mulai Rp11.790 hingga Rp11.831. Baru kemarin, Jumat (13/6.2014), kurs menunjukkan penguatan kembali, tapi masih berada di level Rp11.781.
Kepala Ekonom PT Bank International Indonesia Tbk. Juniman mengatakan peluang penguatan nilai tukar rupiah saat ini sangat kecil.
“Ya DPR kan biasanya pengen yang optimis-optimis saja. Mungkin kalau Rp11.700 [sesuai dengan usulan pemerintah] masih make sense,” ujarnya.
Menurutnya, DPR juga seharusnya mempertimbangkan kondisi tersebut dan kondisi global lainnya, seperti pertimbangan kenaikan suku bunga acuan The Fed pasca selesainya pengurangan pembelian obligasi bulanan/ tapering AS. Jika kondisi tersebut terjadi, rupiah pun ikut tertekan.
Jika menginginkan Rp11.600, menurutnya, pada semester II, nilai tukar rupiah harus berada pada level Rp11.500 karena pada semester I, ia memprediksi rupiah di kisaran Rp11.700 tehadap AS.
Ia mengkhawatirkan terlalu kuatnya asumsi nilai tukar rupiah tersebut akan berdampak pada membengkaknya nilai utang luar negeri dan subsidi yang dilakukan pemerintah pun naik.
Walaupun tidak bisa mematok terlalu kuat, ia beranggapan, nilai tukar rupiah juga tidak boleh terlampau lemah. Baginya, sentimen pasar akan cenderung diarahkan untuk mengikuti patokan asumsi yang ada.
Pasalnya, penguatan rupiah bisa terjadi setelah ada hasil Pemilihan Presiden 2014-2019.
Jika presiden terpilih sesuai dengan ekspektasi pasar, ia meyakini akan memberikan sentimen positif yang besar pada nilai tukar rupiah hingga Rp11.300.
Namun, akan kembali melemah di akhir tahun karena banyaknya pembayaran utang luar negeri dan ada pembiayan dividen.
Dengan adanya patokan Rp11.600, pemerintah diharapkan bisa berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI), salah satunya dengan masih mengetatkan suku bunga acuan (BI Rate).
Kamis (12/6) BI mengumumkan masih mengetatkan BI Rate di 7,5%.
Pengetatan tersebut dinilai akan menjaga defisit transaksi berjalan tidak terlampau lebar karena bisa menekan impor.
Seperti diketahui, neraca perdagangan Indonesia pada April 2014 mengalami defisit senilai US$1,96 miliar.
Kondisi ini diakibatkan nilai ekspor Indonesia pada April 2014 senilai US$14,29 miliar tidak bisa mengangkat besarnya impor senilai US$16,26 miliar.
Senada, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk Destry Damayanti pun mengatakan pemerintah perlu berkoordinasi dengan BI untuk menjaga nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dengan mengetatkan kebijakan moneter.
Walaupun demikian, upaya tersebut harus mengorbankan pertumbuhan ekonomi karena akan tetap lambat.
“Sejujurnya, yang berpeluang besar [menguatkan nilai tukar rupiah] itu jika pilpres berjalan kondusif, terlepas dari siapa pun presiden terpilih naiknya. Oleh karena itu, pemerintah harus selalu kerja sama dengan BI,” ujarnya.
Namun, ia mengatakan pemerintah akan bisa menjaga nilai tukar rupiah berada pada Rp11.600 hingga akhir tahun.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Chatib Basri juga berharap pada stabilnya kondisi politik khususnya dalam euforia pilpres.
“Saya berharap kalau politiknya stabil, rupiah kembali menguat,” ujarnya.
