Debat Pilgub Jakarta Sengat Pergerakan Saham? Ini Kata Analis

Bisnis.com, JAKARTA - Debat pertama Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024 di gelar semalam, Minggu (6/10/2024). Analis mengungkap pengaruhnya terhadap pergerakan saham.

Analis BCA Sekuritas Achmad Yaki mengatakan bahwa debat Pilgub yang digelar semalam belum menyinggung sektor ekonomi secara keseluruhan, sehingga belum berdampak secara signifikan terhadap pergerakan saham.

"Debat Pilgub belum menyinggung sektor ekonomi, masih secara garis besar. Jadi belum akan berdampak ke sektor [saham emiten] tertentu," katanya, Senin (7/10/2024).

Sementara itu, hal senada juga disampaikan Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus.

Dia menjelaskan bahwa sejauh ini debat Pilgub belum terlalu berdampak signifikan terhadap pergerakan saham.

"Ketika kita bicara Pilkada, maka dampaknya tidak se-signifikan seperti Pemilihan Presiden [Pilpres]," ucapnya, Senin (7/10/2024).

Oleh karena itu, menurutnya dibutuhkan program kerja yang benar-benar kuat dari para kandidat Pilgub yang mampu mempengaruhi suatu sektor tertentu.

Akan tetapi, dia menjelaskan tentu lingkupnya hanya sebatas daerah Jakarta, sehingga secara dampak rasanya belum terlalu besar.

Sementara itu, kedua analis tersebut menyatakan hal yang sama, bahwa pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada hari ini, Senin (7/10/2024), dipengaruhi salah satunya dari dalam negeri, terkait dengan cadangan devisa (cadev).

Keduanya mengatakan posisi cadangan devisa pada September lalu mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya.

Bank Indonesia dalam rilisnya menyebutkan bahwa cadangan devisa Indonesia pada September 2024 sebesar US$149,9 miliar, dibandingkan dengan posisi pada Agustus 2024 yang sebesar US$150,2 miliar.

Meskipun mengalami penurunan, Nico menjelaskan bahwa cadangan devisa ini masih mampu mendukung ketahanan sektor eksternal dan menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri.

Bank Indonesia mengungkapkan bahwa cadangan devisa September setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Namun demikian, menurutnya penurunan ini tetap menjadi perhatian karena dapat berpotensi melemahkan nilai tukar rupiah dan berdampak pada pembayaran utang negara.

"Pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan berpotensi menyebabkan ketidakstabilan ekonomi," tambahnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.