Anggaran Bansos Naik, Grup Mayora dan Grup Salim Diuntungkan?

Bisnis.com, JAKARTA – Kenaikan alokasi dana bantuan sosial (bansos) menjadi Rp496,8 triliun dalam APBN 2024, berpotensi mendongkrak kinerja Grup Mayora dan Grup Salim seperti ICBP, MYOR, INDF, hingga UNVR. 

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, menuturkan alokasi bansos memang ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, kenaikan anggaran tersebut dapat menjadi sentimen positif bagi emiten konsumer non-siklikal. 

“Secara dampak seharusnya bisa meningkatkan kinerja penjualan emiten dan kinerja bottom line semestinya juga menunjukkan hasil yang progresif,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (5/2/2024). 

Secara teknikal, Nafan memandang sektor konsumer non-siklikal termasuk salah satu sektor yang berpotensi improving hingga ke depan. Dengan demikian, hal tersebut akan membuat harga saham di sektor ini membentuk fase akumulasi. 

Dia pun menyematkan rekomendasi accumulate untuk sederet saham konsumer, seperti saham AMRT dengan target Rp2.830, saham UNVR dipatok Rp3.330, saham INDF memiliki target harga Rp8.900, saham ICBP sebesar Rp12.825, dan saham MYOR pada Rp2.550. 

“Sekali lagi, alokasi bansos sebenarnya menjadi salah satu sentimen positif yang bisa meningkatkan kontribusi penjualan bagi emiten berbasis konsumer non-siklikal,” ucapnya. 

Dihubungi terpisah, Macro Strategist Mega Capital Sekuritas Lionel Priyadi berpendapat kenaikan anggaran bansos berdampak minimal terhadap pergerakan saham-saham konsumer.

“Efek bansos minimal, sudah boleh mulai take profit saham konsumer. Saham ICBP dan MYOR seharusnya masih mendapatkan efek dari bansos, tetapi sudah limited upside,” tuturnya. 

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan jumlah anggaran bansos pada APBN 2024 mencapai Rp496,8 triliun. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp20 triliun dibandingkan anggaran tahun lalu, yakni Rp476 triliun. 

Dia menjelaskan bahwa realisasi dari anggaran bansos akan terus dimonitor dan disesuaikan dengan perkembangan kondisi yang ada. Menkeu juga menyatakan bansos merupakan program yang sudah dianggarkan dalam APBN. 

“Bansos itu adalah instrumen dalam APBN dan APBN adalah undang-undang. UU APBN itu dibahas bersama seluruh partai politik, fraksi di DPR, dan sesudah menjadi undang-undang dia menjadi instrumen negara bersama,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel