Bisnis.com, JAKARTA - Pasar modal Indonesia telah melewati era reformasi selama 25 tahun dan melalui sejumlah krisis yang berat. Krisis yang terjadi di titik peralihan Orde Baru menjadi era reformasi menandai salah satu periode terberat pasar modal, tetapi berhasil dilalui dengan baik.
Pertumbuhan ekonomi yang sempat mencapai 4,7 persen pada 1997 disusul dengan resesi hebat yakni penurunan 13,3 persen pada 1998. Tingkat inflasi kala itu bahkan menembus 77,63 persen.
Selain soal ketahanan pasar modal, terdapat pula informasi komprehensif pilihan lainnya yang tersaji di BisnisIndonesia.id pada Senin (22/5/2023). Berikut adalah di antaranya:
1. 25 Tahun Reformasi: Refleksi Ketangguhan Pasar Modal Indonesia
Sentimen negatif perekonomian membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tertekan di Bursa Efek Jakarta maupun Bursa Efek Surabaya. IHSG yang sempat mencapai level tertinggi 554,10 di Bursa Efek Jakarta sempat menyentuh posisi terendah di 256,83 dan ditutup di 398,03.
Namun demikian, masih ada segelintir perusahaan yang masih bertahan bertengger di daftar bursa efek meski sudah diterpa kondisi ekonomi yang kacau.
Dari total 36 perusahaan yang melakukan pencatatan saham pada 1997—1998, data Bursa Efek Indonesia (BEI) memperlihatkan bahwa 25 di antaranya masih berstatus sebagai perusahaan terbuka sampai saat ini.
2. Magnet Kuat Nikel Indonesia, Kalla Hingga POSCO Bangun Smelter
Keinginan kuat pemerintah untuk keluar dari jeratan 'ekspor paksa' bijih nikel dengan menggencarkan pembangunan pabrik pemurnian dan pengolahan komoditas mineral tersebut di dalam negeri mulai membuahkan hasil.
Satu per satu perusahaan, baik di dalam maupun luar negeri makin agresif mengembangkan investasinya di sektor penghiliran nikel Tanah Air. Dengan cadangan nikel yang melimpah bahkan terbesar di dunia, Indonesia kini menjadi buruan investor yang ingin mendapatkan komoditas mineral tersebut.
Terlebih, tekad pemerintah untuk terus menguatkan ekosistem penghiliran nikel di dalam negeri demi mengerek perekonomian nasional lewat kebijakan larangan ekspor tak sedikitpun tergoyahkan oleh berbagai tantangan yang masih mengadang.
3. Mungkinkah G7 Sanggup Melepaskan Ketergantungan Dengan China?
Kekhawatiran G7 akan pengaruh China yang meluas menjadi isu utama pada KTT G7 yang diadakan pada 19 - 21 Juli 2023 di Hiroshima, Jepang. Berdasarkan draf komunike bersama yang diperoleh kantor berita Reuters yang dikutip Bisnis.com, negara G7 sepakat terkait dengan upaya melepaskan diri dari ketergantungan rantai pasok perdagangan China.
Pejabat AS telah mendesak para anggota G7 untuk secara bersama-sama mendukung konsep koersi ekonomi atau pemaksaan yang dilakukan China karena dianggap banyak melakukan pembatasan untuk perdagangan dan investasi dengan mengatasnamakan keamanan nasional. Namun, beberapa negara seperti Jerman dan Prancis punya sikap yang kontradiktif dengan apa yang diinginkan AS.
Kanselir Jerman Olaf Scholz menegaskan bahwa kerja sama investasi dengan China tetap berlanjut, begitu pula dengan ekspor ke China. Hal itu disampaikan kepada ZDF di sela-sela pertemuan di Hiroshima.
4. Jalan Panjang Menuju Babak Akhir Perjanjian Indonesia - EU CEPA
Perjanjian kemitraan antara Indonesia dengan Uni Eropa yang dirangkum dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) ditargetkan rampung tahun depan atau tujuh tahun sejak pertama kali diluncurkan.
Dorongan pemerintah mempercepat penyelesaian perjanjian perdagangan bebas IEU - CEPA kembali mengemuka di sela pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Komisi Uni Eropa (UE) Ursula von der Leyen di Hotel Grand Prince, Hiroshima, Jepang, Minggu, (21/5/2023).
Jokowi secara terang-terangan menyampaikan harapannya agar negosiasi terkait perjanjian itu dapat segera diselesaikan. “Terkait Indonesia-UE CEPA, Indonesia berharap negosiasi selesai paling lambat tahun depan,” kata Presiden dikutip dari situs resmi pemerintah.
5. Akhir Penantian Harga, Pengembang Mulai Tinggalkan Rumah Subsidi
Pembicaraan tentang penyesuaian harga baru rumah subsidi sudah dilakukan antara pengembang dan pemerintah sejak akhir tahun 2021. Namun hingga kini, belum ada kepastian waktu kenaikan harga rumah subsidi.
Para pengembang membangun hunian dengan ukuran rumah subsidi tetapi kualitasnya ditingkatkan agar bisa dijual sebagai rumah komersial. Adapun harga rumah komersial yang ditawarkan pun tidak mahal, hanya sedikit di atas harga rumah subsidi atau sekitar Rp200 jutaan.
Berpindahnya pengembang rumah subsidi ke rumah komersial ini juga dikarenakan margin yang diperoleh sangat tipis yakni kurang dari 10 persen. Padahal, margin rumah subsidi ini digunakan pengembang untuk membayar kredit konstruksi kepada perbankan maupun operasional perusahaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
