Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebut rencana penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) PT Pertamina Hulu Energi (PHE) masih menunggu audit laporan keuangan. PHE disebut tidak akan melakukan IPO pada kuartal I/2023.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan saat ini pihaknya sedang menunggu audit laporan keuangan dari PHE. Setelah proses audit rampung nantinya akan dibawa ke Otoritas Jasa Keuangan (PHE) untuk melanjutkan proses IPO.
“[Kalau] laporan bulan dua bulan tiga sudah keluar laporan keuangannya baru bisa [lanjut proses IPO],” ujar Arya di Gedung Kementerian BUMN, Rabu (8/2/2023).
Arya juga menyebut jika PHE tidak melakukan ekspansi, maka ada kemungkinan bahwa Indonesia akan terus melakukan semakin banyak impor hingga 2030. Adapun ia memastikan IPO PHE tidak akan dilakukan pada kuartal I/2023. “IPO kan butuh waktu lagi untuk proses dan lainnya. Negosiasi cari pembeli lagi dan sebagainya,” katanya.
Lebih lanjut, Arya mengatakan Kementerian BUMN mendorong PHE untuk melakukan IPO agar dapat segera ekspansi. Hal ini agar Indonesia dapat mengurangi porsi impor Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan memproduksi geothermal.
Adapun aksi IPO dilakukan sebagai upaya mencari dana ekspansi. Dia menyebut PHE tidak akan meminta pinjaman dari Pertamina selaku induk maupun pihak lainnya.
Baca Juga
“Masa kita ngutang lagi kan ga mau ngutang. Pertamina jangan berutang dan PHE jangan berutang maka dicarilah dana segar untuk ekspansi,” jelasnya.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi mengatakan awalnya PHE hendak menggunakan laporan keuangan hingga Juni 2022. Namun, PHE kemudian memutuskan untuk menggunakan laporan keuangan sampai Desember 2022.
Lebih lanjut, Inarno mengungkapkan nilai emisi yang ditargetkan PHE dalam IPO-nya berkisar di antara Rp8 triliun hingga Rp9 triliun.
PHE menganggarkan belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar US$5,7 miliar atau setara dengan Rp86,26 triliun (kurs Rp15.134 per US$) pada rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) tahun ini.
Besaran belanja modal itu naik 78,12 persen dari realisasi anggaran sepanjang 2022 yang berada di angka US$3,2 miliar atau setara dengan Rp48,47 triliun.
Porsi alokasi belanja modal untuk rencana merger dan akuisisi PHE tercatat naik signifikan ke level US$1,5 miliar atau setara dengan Rp22,7 triliun pada tahun ini. Padahal, realisasi anggaran yang digunakan untuk merger dan akuisisi pada 2021 dan 2022 hanya berada di angka masing-masing US$41 juta dan US$27 juta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
