Bisnis.com, JAKARTA —Orkestrasi BUMN dan anak-anak usahanya oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dimulai. Berbekal mandat dari Presiden Prabowo Subianto, penyelenggaraan RUPS dan aksi korporasi perusahaan pelat merah dan entitas usahanya kini harus lebih dulu mendapat lampu hijau dari Danantara.
Dalam surat resmi bernomor S-027/DI-BP/V/2025 tertanggal 5 Mei 2025, Kepala Badan Pelaksana BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan tiga instruksi kepada seluruh direksi BUMN dan anak usaha BUMN.
Pertama, penundaan seluruh RUPS, baik BUMN maupun anak usaha langsung dan tidak langsung, sampai dilakukan kajian dan evaluasi menyeluruh oleh BPI Danantara dan Holding Operasional, kecuali untuk perusahaan publik.
Kedua, penundaan seluruh aksi korporasi signifikan, termasuk penggabungan, akuisisi, pemisahan, investasi, maupun divestasi, yang juga harus melalui kajian menyeluruh dari BPI Danantara dan Holding Operasional.
Ketiga, kewajiban pelaporan rutin, di mana setiap BUMN dan anak usaha diminta untuk menyampaikan laporan berkala sesuai kebutuhan korporasi kepada BPI Danantara dan Holding Operasional.
Ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (8/5/2025), Rosan blak-blakan saat ditanyai wartawan terkait dengan surat edaran tersebut. Sebagai pemegang saham di sejumlah BUMN, kata Rosan, Danantara tidak hanya berperan dalam pembiayaan, tetapi juga bertanggung jawab dalam memastikan operasional perusahaan berjalan dengan efisien, baik, dan berorientasi pada penciptaan nilai (value creation).
Menurut Rosan, BPI Danantara memiliki peran strategis dalam mengawal reformasi tata kelola BUMN di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Danantara juga harus memastikan setiap langkah investasi dan manajemen korporasi membawa dampak langsung bagi perekonomian nasional.
“Sebetulnya memastikan ini kan Danantara sebagai pemegang saham sekaligus melihat operasinal ini secara baik dan benar dan efisienkan juga. Jadi kembali lagi value creation dan Danantara memiliki target yang dicanangkan,” kata Rosan.
Arahan Prabowo Soal Direksi BUMN
Terkait dengan instruksi penundaan rapat umum pemegang saham (RUPS) BUMN non-Tbk., Rosan menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberi arahan tegas agar pemilihan direksi BUMN dilakukan secara selektif dan berbasis meritokrasi.
“Tadi penekanan lagi bahwa diminta evaluasi dan asesmen kepada BUMN yang ada dipastikan juga yang dipilih juga jenjang karirnya jelas, mempunyai integritas arahan dari beliau [Prabowo],” ujarnya.
Rosan menambahkan RUPS BUMN non-Tbk. juga dilakukan untuk memastikan bahwa posisi strategis di tubuh BUMN benar-benar diisi oleh sosok terbaik.
“Iya, karena memang kita kembali lagi, yang dipilih ini — kalau bapak bilang — itu best train, best talent, yang berdasarkan meritokrasi. Yang terbaik,” jelas Rosan.
Lebih lanjut, dia menekankan bahwa Presiden Ke-8 RI itu menginginkan figur yang “cinta Tanah Air” dalam arti memiliki integritas tinggi dan tidak terlibat dalam praktik korupsi atau penyimpangan lainnya.
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan atas UU BUMN, dan penyelesaian inbreng saham BUMN ke dalam Holding Operasional serta selanjutnya ke BPI Danantara berdasarkan PP Nomor 15 dan 16 Tahun 2025, pengelolaan BUMN kini sepenuhnya berada dalam kewenangan BPI Danantara, Holding Operasional, dan Holding Investasi.
Dalam kesempatan sebelumnya, Rosan menegaskan bahwa 844 perusahaan BUMN, anak usaha BUMN, hingga cucu dan cicitnya kini dikelola oleh Danantara sejak 21 Maret 2025. Tidak hanya perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Rosan memastikan perusahaan berbentuk Perusahaan Umum (Perum) juga masuk dalam konsolidasi tersebut.
Selain itu, Rosan mengungkapkan bahwa sejumlah aset strategis negara, termasuk kawasan Gelora Bung Karno (GBK) yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara, juga akan dialihkan ke Danantara.
Terpisah, Managing Director Finance Danantara Arief Budiman mengatakan bahwa lembaga sovereign wealth fund Indonesia ini akan memainkan dua peran utama, yakni sebagai holding operasional dan mesin investasi strategis negara
“Mandat utama Danantara adalah mengelola dividen BUMN dan menginvestasikannya kembali untuk masa depan," ujar Arief dalam seminar Pefindo S&P Global Ratings, di Jakarta, Rabu (7/5/2025).
Menurutnya, saat ini terdapat 52 BUMN bersifat komersial yang akan dikelompokkan dalam struktur Danantara. Lembaga ini pun diharapkan menjembatani kebutuhan efisiensi di tingkat korporasi dengan tata kelola yang lebih profesional.
Langkah itu dinilai sebagai respons atas keterbatasan konsolidasi sebelumnya yang kerap terhambat oleh struktur pelaporan langsung BUMN kepada kementerian teknis.
“Tujuannya adalah memastikan tata kelola yang baik di BUMN, mengoptimalkan portofolio secara keseluruhan, dan memastikan bahwa investasi yang dilakukan memang masuk akal,” pungkas Arief.
Lebih lanjut, dia menggarisbawahi bahwa pendekatan Danantara turut memperhatikan aspek tata kelola korporasi yang baik, khususnya dalam pemisahan fungsi pelayanan publik (PSO) dan entitas yang benar-benar berorientasi komersial.
Hal tersebut menjadi penting untuk menjaga persepsi pasar terhadap konsistensi dukungan pemerintah terhadap perusahaan pelat merah yang bersifat sistemik.
Peluang dan Arah Investasi Danantara
Sementara itu, dalam konteks arah investasi, Arief menekankan pentingnya penempatan dana pada sektor yang mendukung peningkatan produktivitas nasional.
Dia menyinggung bahwa sejumlah tema investasi yang nantinya diusung Danantara, seperti substitusi impor, ketahanan energi dan pangan, manufaktur berteknologi tinggi, serta sektor kesehatan dan pendidikan.
“Investasi harus diarahkan pada sektor-sektor yang meningkatkan produktivitas, dan di situlah letak pentingnya investasi-investasi ini,” ucapnya.
Baru-baru ini, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, menemui sejumlah tokoh senior keuangan global dalam rangkaian agenda Milken Institute Global Conference 2025 di Los Angeles, Amerika Serikat (AS).
Dalam Pertemuan itu, Pandu bertatap muka langsung dengan Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, dan mantan Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin, Senin (5/5/2025).
Pandu menyatakan pertemuan tersebut menjadi momen penting untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia-AS, terutama melalui jalur investasi strategis. Sejumlah sektor potensial, seperti ketahanan energi, hulu migas dan kilang, hingga infrastruktur digital menjadi fokus pembahasan.
“Pertemuan ini menjadi momen penting untuk membahas peluang investasi strategis antara Indonesia dan AS, serta memperkuat hubungan bilateral kedua negara pada masa mendatang,” ujar Pandu dalam keterangan tertulis, Selasa (6/5/2025).
Peluang kerja sama juga ditawarkan CEO Danantara kepada pemilik Gates Foundation, Bill Gates. Rosan meniali Gates Foundation menjadi mitra kerja sama potensial karena kesamaan bidang yang menjadi fokus kedua entitas.
Dia menyebut Danantara dan Gates sama-sama berfokus pada pendidikan, kesehatan, sanitasi dan kemiskinan.
"Sebenarnya kemarin pagi kami berdiskusi dengan tim Anda karena di Danantara, kami juga sedang membentuk Danantara Trust Fund," ujarnya kepada Bill Gates di Ruang Oval Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/5/2025).
Secara internal, lanjut Rosan, Danantara berkomitmen untuk menyisihkan 2,5% dari total dividen BUMN yang dikelola ke dalam Danantara Trust Fund. Dalam 5-6 tahun ke depan, dana kelolaan Danantara Trust Fund diestimasi mencapai US$1 miliar.
