Bisnis.com, JAKARTA - Emiten maskapai BUMN, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) bakal menghadapi voting kreditur penentuan perjanjian perdamaiannya berujung pailit atau homologasi pada Sidang PKPU, Jumat (17/6/2022).
Garuda Indonesia telah mengajukan permohonan penundaan tahapan pemungutan suara atau voting dalam proses PKPU selama 2 hari dari tanggal yang sudah ditetapkan sebelumnya, menjadi tanggal 17 Juni 2022.
Adapun untuk agenda sidang pengumuman hasil PKPU, akan tetap berlangsung pada tanggal 20 Juni 2022.
Associate Director BUMN Research Group LM FEB Universitas Indonesia Toto Pranoto menjelaskan emiten berkode GIAA ini sebenarnya dalam posisi daya tawar yang lebih baik karena industri penerbangan yang mulai menggeliat menuju normal.
"Terlihat dari loading factor yang terus meningkat, baik dari konsumer reguler maupun captive seperti angkutan haji. Artinya para pelobi GIAA harus mampu menawarkan situasi win-win negotiation dengan para krediturnya," katanya kepada Bisnis, dikutip Jumat (17/6/2022).
Dari sisi kreditur, menurutnya, jika memaksakan kehendaknya dan terjadi deadlock, sehingga voting misalnya memutuskan pailit, maka nilai tagihan kreditur juga tidak bisa dikembalikan secara optimal. Alasannya, karena aset Garuda relatif terbatas dibandingkan dengan kewajibannya.
Baca Juga
Dengan demikian, untuk memastikan nasib masa depan Garuda bisa lebih baik, maka dukungan pemerintah menjadi sangat penting.
"Komitmen PMN dan dukungan lainnya yang sudah diberikan bisa mengubah persepsi kreditor. Ini seperti yang terjadi di Malaysian Airlines dalam kesepakatan dengan kreditur di 2021 karena adanya dukungan pemerintah untuk backup proses restrukturisasi," paparnya.
Selanjutnya, ketika maskapai pelat merah ini lolos PKPU, maka era baru pengelolaan Garuda yang berbasis good clean governance (GCG) menjadi suatu keharusan.
Toto juga mengutip kehadiran perubahan PP 23/2022 yang mengatur BUMN dapat menjadi sandaran yang baik. "Kalau direksi atau komisaris lalai dan menyebabkan kerugian perseroan, maka mereka bisa dituntut secara hukum dan mengganti kerugian yang terjadi," tambahnya.
Di sisi lain, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra optimistis dapat lolos dari jurang kepailitan dalam Sidang PKPU. Perseroan meyakini proposal perdamaiannya dapat mencapai kesepakatan.
Selama proses PKPU berlangsung, Garuda terus memaksimalkan komunikasi intensif dengan para pemangku kepentingan. Komunikasi terutama kepada para kreditur termasuk lessor, hingga akhirnya berhasil untuk menetapkan Daftar Piutang Tetap (DPT).
"Sinyal positif telah diterima dari sebagian besar kreditur, dan Garuda berharap dapat menuntaskan proses ini dengan sebaik-baiknya, sembari mempertimbangkan berbagai masukan demi hasil yang optimal dan adil bagi semua pihak," ungkapnya.
Emiten berkode GIAA ini meyakini tahapan PKPU yang telah berlangsung dengan kondusif dan konstruktif sejauh ini. Hal ini tidak dapat tercapai tanpa adanya dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan baik para kreditur maupun pemerintah sebagai pemegang saham Garuda.
"Tidak hanya para kreditur, melainkan juga pemegang saham, hingga regulator sebagai satu kesatuan ekosistem bisnis Garuda Indonesia dalam menjalankan perannya sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Komitmen ini yang tentunya kami harapkan dapat terus terjaga dan dioptimalkan jelang putusan PKPU nanti", kata Irfan.
Garuda Indonesia akan memaksimalkan masa perpanjangan ini untuk memastikan bahwa proses pengambilan suara dapat berjalan dengan lancar, termasuk di dalamnya mengoptimalkan dan mematangkan beberapa tahapan administratif yang perlu difinalisasi.
