Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Jokowi Sentil BUMN: Sakit Dapat PMN, Terlalu Enak Sekali!

Jokowi memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir untuk tidak lagi memberikan proteksi kepada BUMN yang sakit dengan suntikan PMN.
Fitri Sartina Dewi
Fitri Sartina Dewi - Bisnis.com 16 Oktober 2021  |  23:22 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan  sambutan saat acara penyaluran dana bergulir untuk koperasi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/7/2020). Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyiapkan dana bergulir sebesar Rp 1 triliun untuk disalurkan kepada koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang terdampak COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A - Pool
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat acara penyaluran dana bergulir untuk koperasi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/7/2020). Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyiapkan dana bergulir sebesar Rp 1 triliun untuk disalurkan kepada koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang terdampak COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A - Pool

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil BUMN yang seringkali mendapatkan proteksi dari pemerintah dan disuntik penyertaan modal negara (PMN).

Jokowi menyatakan bahwa pemerintah tidak akan lagi memberikan proteksi kepada BUMN dengan kondisi menurun atau kategori sakit. Menurutnya, BUMN terlalu sering menerima PMN sehingga manja dan sulit berkompetisi.

"Kalau yang lalu-lalu, BUMN-BUMN-nya banyak terlalu keseringan kita proteksi. Sakit, tambahi PMN. Sakit, suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali! Dan, akhirnya itu yang mengurangi nilai-nilai yang tadi saya sampaikan. Berkompetisi enggak berani, bersaing enggak berani, mengambil risiko enggak berani," kata Jokowi saat memberikan arahan kepada para Direktur Utama BUMN di Hotel Meruorah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (14/10/2021).

Jokowi juga memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir untuk tidak lagi memberikan proteksi kepada BUMN. Menurutnya, pengelolaan BUMN harus dilakukan secara profesional.

"Ya bagaimana profesionalisme, kalau itu tidak dijalankan? Jadi, tidak ada yang namanya proteksi-proteksi lagi itu sudah. Sudah, lupakan Pak Menteri [BUMN], yang namanya proteksi-proteksi itu," ujarnya.

Jokowi juga menyoroti rumitnya birokrasi di BUMN. Dia menyinggung masalah perizinan pembangkit listrik yang membutuhkan sampai 259 izin.

"Ada izin, ada rekomendasi, ada surat pernyataan, sama saja, itu izin, dan itu jumlahnya 259 izin. Kalau dibawa koper mungkin sepuluh koper ada itu. Waktu yang diperlukan mencari izin itu bisa tiga tahun, empat tahun, lima tahun, enam tahun, tujuh tahun. Ada yang tujuh tahun, ngadu ke saya. Nah, seperti ini yang harus dipangkas," tegasnya.

Kepala Negara mengatakan birokasi dan perizinan yang rumit akan membuat para investor enggan untuk berinvestasi di Indonesia. Oleh karena itu, dia meminta agar persoalan tersebut segera diatasi.

"Misalnya di PLN, sampai bertele-tele seperti itu. Enggak bisa lagi. Siapa yang mau investasi kalau berbelit-belit seperti itu? Sudah di kementeriannya berbelit-belit, di daerahnya berbelit-belit, masuk ke BUMN-nya berbelit-belit lagi. [investor] Lari semua," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut Jokowi juga mengungkapkan bahwa sebetulnya dirinya sudah memerintahkan sejak tujuh tahun yang lalu untuk secepatnya menggabungkan, mengonsolidasikan, mereorganisasi BUMN yang saat itu dinilainya terlalu banyak.

"Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri BUMN, [dulu] ada 108 [BUMN], sekarang sudah turun menjadi 41 [BUMN], ini sebuah fondasi yang sangat baik, kemudian diklasterkan, itu juga baik. Yang paling penting, ke depan, yang ingin kita bangun adalah nilai-nilai, core value," ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi BUMN pmn holding bumn
Editor : Fitri Sartina Dewi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top