Bisnis.com, JAKARTA - Kisrush tunggakan gaji karyawan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) sudah mencapai telinga Kementerian BUMN.
Kementerian yang dikomandoi Erick Thohir itu pun meminta BUMN lain, seperti PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. ikut membantu.
Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga mengatakan pihaknya telah mendapatkan informasi mengenai problem di PT INTI. Kementerian BUMN pun tengah menyiapkan langkah untuk penyelesaian masalah yang ada.
“Jadi sebelum ada ribut-ribut sudah kita selesaikan sebenarnya,” kata Arya, Selasa (8/9/2020)
Dia juga membantah bahwa gaji seluruh karyawan tidak dibayarkan manajemen selama tujuh bulan terakhir. Menurutnya, ada sebagian gaji yang dibayar tapi tidak dalam porsi full setiap bulannya.
Arya menjelaskan ada sejumlah langkah yang tengah dilakukan, salah satunya meminta PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. atau Telkom mempercepat perilisan proyek yang dikerjakan oleh PT INTI.
Baca Juga
“Mereka [PT Inti] punya projek di Telkom, inipun sebenarnya belum mencapai target tapi kita minta suaya Telkom merilisnya lebih dulu supaya kawan kawan Inti terbantu secara finansial. Itu satu,” tuturnya.
Kemudian, kementerian telah meminta kepaa dua bank BUMN nasional untuk mencairkan simpanan kas PT INTI di kedua bank tersebut agar likuiditas PT Inti dapat terbantu. Arya menilai simpanan ini memiliki jumlah yang cukup untuk membayar gaji karyawan.
Ke depannya, kementerian juga mendorong Telkom untuk memberikan proyek-proyek kepada PT INTI karena kedua perseroan berada dalam satu industri yang sama. Harapannya, adanya proyek tambahan dapat membantu PT INTI mendapatkan dana segar.
“Begitu kira-kira sambil nanti kita liat juga projek yang lain yang bisa dikembangkan PT INTI,” imbuhnya.
Para pekerja di PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) mengaku belum memperoleh gaji selama 7 bulan. Selain itu, jumlah karyawan pun terus dipangkas.
Ketua Serikat Pekerja PT INTI Ahmad Ridwan Al Faruq mengatakan sejak Februari lalu perusahaan belum membayarkan gaji seluruh karyawan, baik di level staf hingga level direksi dan komisaris.
“Rata semua [belum dibayarkan]. Gaji karyawan, direktur, komisaris, semua memang tertunggak,” katanya saat dihubungi Bisnis, Selasa (8/9/2020)
Tak hanya itu, Ahmad Ridwan menyebut perusahaan juga mulai mengurangi berbagai fasilitas, seperti meniadakan subsidi dana kesehatan dan menghemat pengeluaran operasional seperti biaya gedung.
“Contohnya gini ya kita sekarang di kantor sudah nggak pakai AC, alasannya untuk efisiensi biaya ruangan,” tambahnya.
Ahmad Ridwan mengharapkan ada bantuan dari pemerintah untuk mengurai masalah di perseroan, khususnya Kementerian BUMN. Dia mengaku telah melakukan komunikasi intens dengan pihak kementerian sejak awal penungakkan gaji.
