Bisnis.com, JAKARTA - Emiten pertambangan batu bara, PT Bumi Resources Tbk., tengah fokus berjuang melunasi hutang dan memperbaiki neraca keuangannya agar dapat memberikan nilai tambah bagi pemegang saham.
Direktur dan Sekretaris Perusahaan Bumi Resources Dileep Srivastava menceritakan saat rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) untuk tahun buku 2019 terdapat investor yang bertanya terkait harga saham perseroan yang terus menetap di posisi terendah Rp50.
Dia menjelaskan dalam fase pemulihan harga saham perseroan yang menetap di kelompok Rp50 itu, manajemen utang adalah kunci dan prioritas utama perseroan.
Saat ini, emiten berkode saham BUMI itu terus berupaya mempertahankan operasional dan menjaga keberlanjutan produksi batu bara, meskipun di tengah banyak tantangan bisnis akibat pandemi Covid-19.
Ke depan, perseroan menargetkan untuk menambahkan kapasitas produksi hingga 100 juta ton per tahun. Adapun, saat ini kapasitas produksi perseroan mencapai 90 juta ton dengan target produksi sekitar 85-90 juta ton.
Tidak hanya itu, perseroan juga terus berupaya melakukan efisiensi biaya untuk menjaga margin di tengah fluktuasi harga batu bara.
Baca Juga
Sementara itu, di luar fokus utama produksi batu bara, perseroan juga menargetkan untuk meningkatkan kapasitas PLTU milik anak usaha perseroan PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan mendorong kontribusi pendapatan dari anak usaha di tambang emas, PT Bumi Resources Mineral Tbk. (BRMS).
Hal itu dilakukan agar perseroan dapat meningkatkan pendapatan dan margin sehingga dapat membayar hutang tepat waktu.
“Jadi untuk pemegang saham, sabar saja. Kami punya strategi untuk membayar utang, beri kami 2 tahun hingga 3 tahun lagi dan akan kami tunjukan bagaimana perusahaan ini akan tumbuh,” ujar Srivastava saat ditemui di Jakarta, Kamis (23/7/2020).
Untuk diketahui, perseroan memiliki utang sebesar US$1,7 miliar yang akan jatuh tempo pada 2022. Hingga saat ini, perseroan telah membayar US$327,82 juta yang terdiri atas pokok Tranche A senilai US$195,8 juta dan bunga senilai US$132,02 juta termasuk bunga akrual dan bunga yang belum dibayar atau back interest.
Adapun, pembayaran berikutnya atas Tranche A akan jatuh tempo Oktober 2020.
Di sisi lain, emiten grup Bakrie itu juga berharap besar terhadap kepastian perpanjangan Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) dan perubahan status menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK-OP).
Dia menjelaskan ketika perpanjangan kontrak itu disetujui oleh Kementerian ESDM maka perseroan dapat kepastian produksi maksimal hingga 20 tahun ke depan.
Dengan demikian, hal itu dapat membantu perseroan melakukan negosiasi ulang dengan peminjam sebagai alternatif refinancing hutang tersebut.
“Jika sudah dapat kepastian tentang kontrak itu, kami bisa negosiasi ulang refinancing. Mungkin memperpanjang periode pembayarannya atau mungkin bisa menurunkan bunganya, dan kedua kemungkinan itu bisa bagus untuk bottom line BUMI,” papar Srivastava.
Lebih lanjut, dia mengaku BUMI memiliki prospek jangka menengah yang kuat. Perseroan akan fokus pada pembangunan nilai lebih bagi pemegang saham dengan langkah demi langkah.
Dia mengibaratkan bahwa saat ini adalah kisah pemulihan BUMI, dan di kisah itu membutuhkan kesabaran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
