Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

OJK Beri Relaksasi untuk Emiten Skala Kecil dan Menengah, Ini Perinciannya!

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merombak aturan untuk perusahaan atau emiten dengan aset skala kecil dan menengah.
Dwi Nicken Tari
Dwi Nicken Tari - Bisnis.com 09 Juli 2020  |  16:11 WIB
Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso memberikan kata sambutan pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2019 dan Arahan Presiden RI di Jakarta, Jumat (11/1/2019). Bisnis - Nurul Hidayat
Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso memberikan kata sambutan pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2019 dan Arahan Presiden RI di Jakarta, Jumat (11/1/2019). Bisnis - Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merombak aturan kewajiban keterbukaan informasi dan tata kelola perusahaan atau emiten dengan aset skala kecil dan menengah.

Sejumlah aturan dari OJK direlaksasi seperti kewajiban melaporkan laporan keuangan di surat kabar nasional dan ketentuan jumlah komisaris independen.

Aturan tersebut dirincikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2020 tentang Kewajiban Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Perusahaan Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik yang Memenuhi Kriteria Emiten dengan Aset Skala Kecil dan Emiten dengan Aset Skala Menengah tertanggal 1 Juli 2020.

OJK mencatat bahwa emiten skala kecil dan skala menengah perlu diberikan relaksasi dalam hal kewajiban keterbukaan informasi dan tata kelola perusahaan. Kedua ketentuan tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan emiten skala kecil dan skala menengah tersebut.

Adapun, emiten skala kecil dan emiten skala menengah merupakan perusahaan dengan nilai rata-rata kapitalisasi pasar maksimal senilai Rp250 miliar selama jangka waktu 1 tahun sebelum berakhirnya periode laporan keuangan tahunan terakhir.

OJK menjelaskan pokok-pokok pengaturan dalam POJK Nomor.43/POJK.04/2020 sebagai berikut:

1. Emiten skala kecil dan emiten skala menengah tidak wajib menggunakan penilai untuk melakukan transaksi afiliasi dan transaksi material, kecuali transaksi itu memerlukan persetujuan RUPS,

2. Relaksasi kewajiban untuk memiliki 1 orang komisaris independen, dari sebelumnya paling sedikit 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris,

3. Relaksasi kewajiban untuk memiliki komite audit yang mana fungsi komite audit dilakukan oleh komisaris independen

4. Emiten skala kecil dan emiten skala menengah yang efeknya tercatat di BEI wajib melakukan pengumuman kepada masyarakat melalui laman resmi perseroan dan laman resmi bursa. Sementara kewajiban melakukan pengumuman laporan keuangan secara berkala di surat kabar nasional dihapuskan.

5. Emiten skala kecil dan emiten skala menengah yang efeknya tidak tercatat di BEI wajib melakukan pengumuman kepada masyarakat melalui laman resmi perseroan dan surat kabar nasional berbahasa Indonesia atau di laman resmi yang disediakan OJK

6. Bahasa yang wajib digunakan dalam laporan kepada OJK dan pengumuman kepada masyarakat cukup menggunakan Bahasa Indonesia.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

emiten OJK relaksasi aturan
Editor : Hafiyyan
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top