Bisnis.com, JAKARTA--Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebutkan tiga hal prioritas yang telah mulai dibahas dengan beberapa direksi perusahaan pelat merah.
Ketiga kegiatan tersebut adalah pembahasan mengenai Kereta Cepat Jakarta-Bandung, negoisasi antara Aramco dengan Pertamina, dan mencari solusi mengenai permasalahan yang dihadapi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
"Yang tiga ini sudah mulai dirapatkan. Tadi pagi saya meeting dengan Pertamina, sekarang juga meeting dengan PLN, tidak lain untuk mendukung kereta cepat," ujarnya ketika tiba di Kementerian BUMN, Jumat (25/10/2019).
Erick menyatakan rapat dengan Pertamina dilakukan karena perusahaan ini harus memindahkan pipa yang kemarin sempat ada masalah. Seperti diketahui, pipa Pertamina di Kampung Mancong, Kelurahan Melong, Cimahi Selatan, Kota Cimahi meledak pada Selasa (22/10/2019). Insiden ini berkaitan dengan proyek kereta cepat.
Lalu, PLN juga harus memindahkan menara saluran udara tekanan ekstra tinggi (sutet) yang sebanyak 9 unit. Saat ini, lanjutnya, sebanyak 5 menara telah terselesaikan sehingga masih ada lagi 4 menara.
"Kalau bisa, kereta cepat ini pembangunannya harus bisa lebih cepat supaya visi menyambungkan Pulau Jawa dengan kereta cepat bisa menjadi kenyataan setelah tol," jelasnya.
Baca Juga
Negosiasi Kilang
Terkait dengan Aramco dan Pertamina, Erick mengatakan masih dibahas mengenai negosiasi kilang minyak atau refinary. "Jangan sampai nanti dianggap transaksi ini merugikan negara. Ini yang enggak boleh."
Adapun, mengenai Jiwasraya, pihaknya harus segara mencari solusi dari masalah yang dihadapi perseroan. BUMN sektor keuangan ini terpaksa menunda pembayaran kewajiban polis jatuh tempo.
Masalah likuiditas menjadi alasan keterlambatan pembayaran yang disampaikan oleh perusahaan asuransi tersebut. Keterlambatan pembayaran polis jatuh tempo terdapat di produk bancassurance yang nilainya mencapai Rp802 miliar.
Dia pun menambahkan pihaknya saat ini sedang membentuk tim yang sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo yang didukung tim profesional dan transparan.
"Banyak sekali kegiatan yang harus segera dilaksanakan Kementerian BUMN untuk mendukung program Pak Presiden," ujarnya.
