Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ditunjuk Jadi Menteri BUMN, Ini PR Erick Thohir

Berbagai pekerjaan rumah pun harus diselesaikan bagi Erick Thohir yang ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk memegang jabatan Menteri BUMN untuk 5 tahun mendatang.
Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin, Erick Thohir (kiri) didampingi Direktur PT Jurnalindo Aksara Grafika Arif Budisusilo berdiskusi dengan awak redaksi saat berkunjung ke Kantor Bisnis Indonesia, di Jakarta, Rabu (23/1/2019)./Bisnis-Felix Jody Kinarwan
Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin, Erick Thohir (kiri) didampingi Direktur PT Jurnalindo Aksara Grafika Arif Budisusilo berdiskusi dengan awak redaksi saat berkunjung ke Kantor Bisnis Indonesia, di Jakarta, Rabu (23/1/2019)./Bisnis-Felix Jody Kinarwan

Bisnis.com, JAKARTA--Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu jabatan yang strategis karena menaungi sebanyak lebih dari 100 korporasi pelat merah.

Berbagai pekerjaan rumah pun harus diselesaikan bagi Erick Thohir yang ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk memegang jabatan Menteri BUMN untuk 5 tahun mendatang.

Toto Pranoto, Pengamat BUMN yang juga menjabat Managing Director Lembaga Management FEB Universitas Indonesia, mengatakan setidaknya terdapat 3 pekerjaan rumah besar yang harus dikerjakan oleh Menteri BUMN baru.

"Pertama, menyelesaikan program pembentukan sectoral holding dan pada akhirnya superholding BUMN," ujarnya saat dihubungi Bisnis, Rabu (23/10/2019).

Kedua, tugas yang menanti adalah penyelesaian proses restructuring BUMN besar yang masih membukukan kerugian, seperti PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Ketiga, perbaikan tata kelola atau good corporate governance (GCG) BUMN sehubungan makin banyaknya kasus korupsi di perusahaan pelat merah.

Dalam keterangan resmi, Managing Director and Head of Equity Capital Market PT Samuel International Harry Su mengatakan BUMN dari sektor konstruksi dan perbankan telah memberikan sumbangsih positif bagi pembangunan infrastruktur pada pemerintahan Jokowi--JK dalam 5 tahun terakhir.

Namun, menurutnya pembangunan infrastruktur yang banyak ditangani oleh BUMN meninggalkan permasalahan utang. Pasalnya, untuk membiayai sejumlah proyek BUMN sektor konstruksi mengandalkan pinjaman, baik itu pinjaman bank, dari surat utang, maupun pinjaman bilateral dari luar negeri.

Harry menyebutkan berdasarkan data yang dirilis Bloomberg, net gearing ratio atau rasio jumlah pinjaman dibandingkan dengan modal perusahaan BUMN di sektor konstruksi meningkat cukup signifikan dari sekitar 37,2% pada 2013 melonjak ke kisaran 143,4% pada semester I/2019.

Menurutnya, hal ini memperlihatkan, kemampuan permodalan BUMN sektor konstruksi untuk membiayai proyek infrastruktur ke depan sudah terbatas.

"Salah satu pekerjaan rumah menteri BUMN dalam 5 tahun ke depan adalah merangkul sektor swasta untuk mau berinvestasi, mengingat tumpukan beban utang BUMN yang semakin tinggi," ujarnya.

Dia berpendapat kerja sama antara BUMN dan swasta mutlak diperlukan untuk menopang pertumbuhan ekonomi ke depan apabila pemerintah masih akan melanjutkan pembangunan infrastruktur.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Ana Noviani
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper