Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom menyambut baik tingginya angka investor milenial Saving Bond Ritel (SBR) seri SBR007 dan rencana pemerintah untuk menerbitkan diaspora bond.
Seperti diketahui, pemerintah hendak terus mengurangi jumlah kepemilikan investor asing atas Surat Berharga Negara (SBN) yang akhir-akhir ini hampir mencapai 40 persen.
Peneliti Indef Bhima Yudhistira mengatakan bahwa secara jangka panjang strategi pemerintah bakal efektif, tetapi pemerintah perlu menggencarkan sosialisasi kepada WNI di luar negeri. "Pemerintah bisa menggandeng KBRI atau perwakilan di luar negeri untuk sosialisasi," kata Bhima, Jumat (2/8/2019).
Selain itu, kerja sama dengan fintech juga harus diperluas agar akses terhadap SBR bakal semakin mudah. "Semakin besar porsi SBN yang dipegang WNI akan memperkuat struktur perekonomian," imbuhnya.
Di lain pihak, peneliti Core Yusuf Rendy Manilet melihat gencarnya pemerintah dalam menerbitkan SBR cukup baik untuk mengurangi kerentanan fiskal.
Meski demikian, Yusuf memberikan catatan bahwa pemerintah perlu memastikan agar masyarakat mendapatkan edukasi terkait dengan obligasi.
Kedua, apabila masyarakat tertarik dengan instrumen obligasi maka kedepannya bakal ada perebutan likuiditas yang semakin ketat antara swasta dengan pemerintah.
Terkait dengan diaspora bond, perlu dipastikan bahwa surat utang tersebut terbit dalam bentuk rupiah dalam rangka memperdalam pasar keuangan dalam negeri.
Berbeda dengan Bhima, Yusuf mengatakan bahwa secara jangka panjang juga perlu dipastikan bahwa investor milenial kedepannya dapat menggantikan investor dari institusi.
"Pola konsumsi juga sebenarnya juga menjadi penting, masalahnya generasi milenial cenderung lebih konsumtif dibandingkan menabung dan investasi. Ini juga yang patut menjadi perhatian," kata Yusuf.
Untuk diketahui, diaspora bond ditargetkan untuk menggaet investasi dari diaspora Indonesia di luar negeri baik itu WNI ataupun WNA yang memiliki keturunan Indonesia.
Menurut Direktur Surat Utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Loto Srinaita Ginting hal ini mengingat purchasing power diaspora dan WNI yang bekerja di luar negeri yang lebih tinggi.
Loto mengaku pihaknya terus berkoordinasi dengan asosiasi diaspora, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk memetakan diaspora.
Lebih lanjut, dirinya juga menerangkan bahwa WNI di luar negeri bisa didata melalui kepemilikan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN).
Namun, Loto mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih banyak WNI di luar negeri yang tidak memiliki KMILN sehingga dirasa perlu bagi Kemenkeu dan Kemenlu untuk bersinergi mendorong kepemilikan kartu identitas tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1692301785.jpg?w=80&h=80)
