Bisnis.com, JAKARTA -- Perusahaan pelat merah diminta untuk bisa saling bersinergi dan tidak saling bertengkar.
Menteri BUMN Rini Soemarno menyatakan pemegang saham BUMN adalah pemerintah pusat. Untuk itu, BUMN diharapkan dapat saling bersinergi memikirkan kepentingan bangsa.
"BUMN harus bersinergi, satu garis, tidak berantem. Pemegang saham kita mayoritas pemerintah pusat, maka seharusnya satu pemikiran dengan pemerintah pusat," ujarnya usai meresmikan pendirian Yayasan BUMN Hadir Untuk Negeri di Kantor Kementerian BUMN, seperti dilansir Tempo, Senin (31/12/2018).
BUMN, lanjut Rini, dapat menjadi ujung tombak meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apalagi, BUMN hadir hingga di pelosok negeri.
Dia menyebutkan Indonesia memiliki lebih dari 1.000 suku dan 700 bahasa, serta merangkul seluruh agama dan kepercayaan. Hal ini mestinya dapat menjadi kekuatan bangsa dan BUMN seharusnya bisa ikut menjaga kebersamaan.
Selain itu, BUMN berbeda dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, hingga kecamatan yang belum tentu segaris.
"Apalagi, kalau sudah bicara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana gubernurnya dipilih berbeda, kabupaten dan walikota berbeda, dan pemikirannya tidak sama," tutur Rini.
Dia menerangkan hal itu menjadi tugas pemerintah pusat, yakni bagaimana menjaga agar pemikirannya tetap satu.
Adapun Yayasan BUMN Hadir Untuk Negeri dibentuk untuk menjadi wadah bagi perusahaan-perusahaan BUMN dan Kementerian BUMN untuk menjalankan fungsi sosial, salah satunya sebagai agen pembangunan.
Pendiriannya diinisiasi oleh sinergi antara 18 BUMN dan Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) di bawah koordinasi Kementerian BUMN, yang mana pada 2017 menjadi donatur pembangunan Pasar Mama Mama Papua.
Ke-18 BUMN tersebut adalah PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Pertamina (Persero), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., PT Semen Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Selain itu ada PT Jasa Raharja (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT PLN (Persero), PT Pupuk Kaltim, PT PGN Tbk., Askrindo, Jasindo, Taspen Jiwasraya, ASABRI, dan HIMBARA.
