Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian/Lembaga (K/L) yang mendapatkan pembiayaan proyek melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara merasakan manfaat dari metode pembiayaan ini. Proyek yang dijalankan mendapat pengawasan ekstra dan pelaksanaannya menjadi sesuai jadwal.
Pada 2018, pemerintah mengalokasikan proyek yang dibiayai SBSN sebesar Rp22,53 triliun dengan realisasi mencapai 80,67% sebesar Rp18,18 triliun. Total dibayai 587 proyek dalam pagu 7 K/L.
Kemenkeu meningkatkan alokasi pembiayaan proyek melalui SBSN menjadi Rp28,43 triliun pada 2019 meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp22,53 triliun.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, menyebut kementeriannya baru mendapatkan pembiayaan proyek melalui SBSN ini pada 2018 dan dia sangat mengapresiasinya.
"2018 ini pertama kali KLHK mendapatkan SBSN, saya laporkan dulu bahwa dana Rp51 miliar terbagi ketiga taman nasional yaitu Gunung Gede Pangrango, Taman Nasional Lalobata, Taman Nasional Baluran Rp21 miliar," terangnya, Jumat (21/12/2018).
Dia merinci realisasi keuangannya per Desember mencapai 91% sementara realisasi fisiknya sudah mencapai 99,4%. "Jadi ada yang 100% selesai fisik tapi uangnya hanya digunakan 88%," tambahnya.
Siti Nurbaya menjelaskan dia mendapatkan surat peringatan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait realisasi proyek SBSN di Kementeriannya pada Oktober lalu terkait progres pelaksanaannya. Setelah itu dia melakukan monitoring dan mempercepat pengerjaan ketiga proyek taman nasional tersebut.
Dia mengapresasi dengan adanya monitoring dari Kemenkeu, kontrol dan sistem manajemen proyek menjadi sangat baik. Dengan dukungan ini berbagai pihak, lanjutnya, perbaikan taman nasional itu dianggap menjadi sesuatu yang harus dilakukan.
"Harapan tahun depan, kami melihat di kementerian dalam mencapai sasaran fungsional dari SBSN di KLHK ini diperlukan dukungan untuk penguatan kapasitas kemampuan teknis, sekolah dan laboratorium. Saya juga melihat tadi sudah ada wisata alam, sarana dan prasarana, dan kami sedang menyusun kluster ekonomi hutan sosial untuk rakyat," jelasnya.
Sejalan dengan Siti Nurbaya, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, M. Natsir juga memuji pembiayaan proyek SBSN tersebut.
Dia bercerita kementeriannya telah menyelesaikan pengembangan gedung pada dua kampus, yakni di Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Institut Teknologi Sumatera (Itera).
"Ternyata setelah saya perhatikan itu luar biasa dampak positifnya. Saya berharap, ke depan riset tidak ada maknanya kalau tidak ada inkubator bisnisnya," katanya.
Dia ingin mendorong agar semua gedung perguruan tinggi yang mangkrak bisa diselesaikan. Berdasarkan perhitungannya, dibutuhkan dana berkisar Rp15 triliun--Rp16 triliun untuk menyelesaikannya.
Natsir berharap lebih dari separuh pembiayaannya dapat menggunakan SBSN. Selain itu, dia meminta agar sistem penggunaan anggarannya dapat menjadi mulltiyears, artinya pagu dapat digunakan lebih dari setahun.
"Ini akan membantu sekali dalam setiap pekerjaan. Kalau satu tahun, itu biasanya problemnya kerja maraton yang nggak benar. dan pengawasannya harus betul-betul melakukan pengawasan yang ketat," ungkapnya.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, mengungkap kementeriannya mendapatkan porsi anggaran yang cukup besar dari SBSN.
Dia menyampaikan porsi pembiayaan SBSN dalam proyek infrastruktur di Kementerian PUPR terus meningkat sejak pertama kali menggunakan instrumen tersebut pada 2015.
"Kalau kita lihat, di 2015 dari Rp81 triliun itu RP3,5 triliun itu SBSN atau 4,3%. Presentasenya terus meningkat dari 4,3%, menjadi 15% pada 2019, 2018 sebesar 11%, 2017 sebesar 7%, 2016 sebesar 6%," terangnya.
Menurutnya, pembiayaan proyek melalui SBSN ini sangat membantu karena dipantau langsung perkembangannya oleh Kemenkeu. Artinya, ada pengawas tambahan yang membuatnya merasa terbantu untuk memonitor dan melakukan pengawasan sejak proses pengadaan barang dan jasa.
"Jadi kredibilitas kita jaga betul, untuk bisa penyerapan SBSN ini sesuai dengan aturan. Jadi saya sangat terbantu dengan SBSN," ungkapnya.
Adapun, pemerintah merencanakan penerbitan SBN bruto pada 2019 mencapai Rp825,70 triliun, menurun dibandingkan target pada APBN 2018 sebesar Rp856,49 triliun.
Sementara itu, penerbitan SBSN total berkisar 25%--30% dari SBN Bruto atau antara Rp206,4 triliun--Rp247,7 triliun, penerbitannya dapat menyesuaikan dengan kondisi pasar keuangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
