Bisnis.com, JAKARTA – Percobaan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menggunakan kekuatan ekonominya sebagai senjata dalam melawan musuh asing tengah diuji setelah Departemen Keuangan AS berjuang untuk menahan sanksi terhadap produsen aluminium terbesar ke dua di dunia, Rusal di Rusia.
Penalti keuangan yang dijatuhkan oleh AS ke United Co. Rusal milik Rusia pada April lalu awalnya bertujuan menghukum pemiliknya, seorang miliuner Oleg Deripaska, bersama dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Namun, dengan sanksi itu membuat harga aluminium melonjak hingga 20% pada pekan pertama pemberlakuan sanksi tersebut dan membuat pasar logam putih global kacau dan kemudian menambah ancaman penyusutan pasokan aluminium global. Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin kemudian beraksi.
Rusal merupakan perusahaan terbesar yang pernah masuk dalam daftar sanksi AS. Nilai dari produsen aluminium itu anjlok tajam menjadi hanya US$4,15 miliar pada 5 Oktober lalu dari sebelumnya mencapai US$9,2 miliar pada enam bulan lalu.
Firma Hukum Gibson Dunn mengungkapkan bahwa secara umum, sebenarnya Trump telah menggunakan kekuatan ekonomi negaranya untuk menekan negara lawannya, termasuk Korea Utara, Iran, bahkan sekutu NATO Turki. Rancangan sanksi melonjak 30% pada 2017 dibandingkan dengan pada saat pemerintahan Barack Obama.
Sanksi merupakan alat paling bernilai, karena bisa membuat pemberi sanksi bisa dengan mudah menjatuhkan musuh tanpa harus melakukan perang yang sebenarnya. Akan tetapi, penalti terhadap Rusal telah menyebabkan kerugian yang cukup besar, yang membuat Mnuchin harus berjuang melindungi senjata favorit Trump itu dalam perang ekonomi global.
“Pertumbuhan sanksi yang cukup pesat membuat harga-harga secara umum naik dan menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan,” kata Peter Harrell, rekanan di pusat riset New American Security, dikutip dari Bloomberg, Senin (8/10/2018).
Pasar aluminium kini berfokus pada kontrol aset luar negeri (OFAC) dari Departemen Keuangan AS, yang memberikan sanksi, karena investor dan pelanggan masih menantikan keputusan terkait dengan Rusal.
Kementerian Keuangan atau Treasury AS telah melakukan negosiasi sejak April dengan perusahaan induk Rusal, En+ Group Plc, mengenai hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengangkat sanksi dari perusahaan itu. Selama enam bulan belakangan OFAC telah perlahan memperpanjang tenggat waktu untuk memenuhi kepatuhan.
Tiap perpanjangan membawa keringanan pada sanksi bagi pasar aluminium, yang berhasil memangkas harga aluminium hingga 10% sejak April.
Sejumlah kritik mengungkapkan bahwa guncangan pada pasar logam putih itu menunjukkan bahwa treasury telah melangkah terlalu jauh. Dengan pelanggan yang terus menunda pembeliannya ke Rusal, pekerja di fasilitas perusahaan raksasa itu di Eropa saat ini kebingungan dengan prospek kerjanya ke depan.
Gangguan pasokan pada logam yang digunakan pada hampir seluruh jenis barang mulai dari pesawat terbang, computer, hingga penghantar arus listrik terancam membuat sektor ekonomi global secara keseluruhan bisa mengkerut.
Namun demikian, pejabat treasury mengatakan bahwa mereka akan tetap pada pendiriannya untuk menyerang Rusal. Mnuchin mengatakan bahwa dampak dari sanksi tersebut, sebesar apapun, tetap tujuan utamanya bukan untuk menghentikan operasi Rusal secara total.
“Pemerintah AS bisa meluncurkan sanksi sekuat itu, bahkan bisa mengatur dampak yang akan diterima dari AS sendiri dan bisnis di negara ke tiga,” ungkap John Smith, Mantan Direktur OFAC.
.jpg?w=300&h=221)
