PMN Lebih Kecil dari Usulan, Hutama Karya & PLN Lirik Pasar Modal

PT Hutama Karya (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) akan mencari alternatif pendanaan dari pasar modal untuk mengejar target ekspansi setelah setelah besaran penyertaan modal negara yang tertuang dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja negara 2019 lebih kecil dari usulan perseroan.
M. Nurhadi Pratomo
M. Nurhadi Pratomo - Bisnis.com 24 Agustus 2018  |  09:34 WIB
PMN Lebih Kecil dari Usulan, Hutama Karya & PLN Lirik Pasar Modal
Karyawan beraktivitas di dekat papan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (8/1). - JIBI/Felix Jody Kinarwan

Bisnis.com, JAKARTA— PT Hutama Karya (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) akan mencari alternatif pendanaan dari pasar modal untuk mengejar target ekspansi setelah setelah besaran penyertaan modal negara yang tertuang dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja negara 2019 lebih kecil dari usulan perseroan.

Dalam nota keuangan beserta rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (RABPN) 2019 yang dilansir melalui situs resmi Kementerian Keuangan, pemerintah menganggarkan penyertaan modal negara (PMN) kepada Hutama Karya (HK) senilai Rp7 triliun dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) senilai Rp10 triliun. Dengan dana yang dikucurkan, diharapkan dua badan usaha milik negara (BUMN) tersebut dapat mencapai hasil yang ditargetkan.

Untuk HK, pemerintah berharap gelontoran dana segar dapat membantu penyelesaian ruas-ruas Trans-Sumatra yakni Pekanbaru—Dumai, Terbanggi Besar— Pematang Panggang, Pematang Panggang — Kayu Agung, dan Padang—Pekanbaru.

Sementara itu, PLN diharapkan mampu menghasilkan output yakni menyelesaikan pembangunan proyek ketenagalistrikan seperti program listrik pedesaan, transmisi, dan gardu induk dengan target rasio elektrifikasi mencapai 97% pada 2019.

Akan tetapi, alokasi yang dianggarkan pemerintah menurut catatan Bisnis.com lebih rendah dari yang diusulkan perseroan serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tercatat, HK mengusulkan Rp12,5 triliun dan PLN mengusulkan Rp15 triliun.

Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN Ahmad Bambang mengatakan HK akan tetap mengerjakan sejumlah proyek prioritas. Namun, kontraktor pelat merah itu tetap mencari alternatif sumber pendanaan lain.

“Misalnya sekuritisasi tol yang sudah beroperasi,” ujarnya kepada Bisnis.com, Kamis (23/8).

Ahmad mengatakan nantinya penyelesain proyek akan menyesuaikan dengan dana yang dihimpun melalui alternatif pendanaan. Pasalnya, jalan tol HK yang layak secara ekonomi dan finansial masih terbatas.

“Umumnya layak secara ekonomi tetapi finansial belum makanya ditugaskan ke BUMN. Jadi tergantung hasil kreasi sumber pendanaan kalau nggak nutup baru ada penyesuaian target,” imbuhnya.

Secara terpisah, Direktur Keuangan Hutama Karya Anis Anjayani membenarkan besaran PMN yang disetujui lebih kecil dari usulkan perseroan. Namun, pihaknya menyatakan berupaya melakukan percepatan pembangunan jalan tol.

Anis mengatakan salah satu opsi yang akan ditempuh untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yakni sekuritisasi atau monetisasi dari pendapatan tol yang telah beroperasi.

“Yang sudah berjalan adalah Jakarta outer ring road (JORR) S, yang sedang dalam proses adalah akses Tanjung Priok, serta potensi tol lain dengan skema yang sama,” tuturnya.

Selain sekuritisasi, dia menyebut perseroan akan mengusulkan pinjaman bridging ekuitas kepada lembaga keuangan. Selanjutnya, HK mempertimbangkan contractor prefinancing apabila porsi ekuitas belum terpenuhi namun konstruksi harus dimulai.

“Untuk nilainya kami masih menghitung terkait jadwal pembangunan, kesiapan, lahan, dan estimasi drawdown PMN tahun mendatang,” jelasnya.

Sebagai catatan, HK mengusulkan PMN 2019 senilai Rp12,5 triliun untuk pembangunan 6 ruas tol Trans-Sumatra. Adapun, rencana penggunaan dana tersebut yakni Pekanbaru—Dumai Rp3 triliun, Terbanggi Besar—Kayu Agung Rp4 triliun, Padang—Pekanbaru Rp2 triliun, Kualatanjung—Tebing Tinggi—Parapat Rp1,614 triliun, dan Medan—Aceh Rp886 miliar.

Di sisi lain, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah mengatakan proyek PLN yang menjadi urgensi saat ini yakni jaringan distribusi dan transmisi. Perseroan akan tetap mengupayakan proyek-proyek yang sudah berjalan atau financial closing khususnya di daerah dengan tingkat elektrifikasi rendah.

“PLN akan upayakan untuk tetap jalan dengan alternatif pendanaan,” ujarnya.

Edwin menyebut perseroan setrum milik negara itu dapat menempuh penggalangan dana baik melalui pasar modal maupun pinjaman. Saat ini, beberapa alternatif tengah dalam pembahasan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
bumn

Editor : Ana Noviani

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top
Tutup