Bisnis.com, JAKARTA— PT Nusantara Infrastructure Tbk. urung mengeksekusi rencana penawaran umum melalui hak memesan efek terlebih dahulu atau rights issue yang telah mendapatkan restu pemegang saham pada Februari 2018.
“Rencana hak memesan efek terlebih dahulu [HMETD] mengingat Metro Pacific Tollways Indonesia tengah melaksanakan penawaran tender wajib atas perseroan. Sesuai hasil rapat umum pemegang saham luar biasa [RUPSLB] 19 Februari 2018, penambahan modal melalui HMETD dapat dilaksanakan dalam waktu 12 bulan setelah RUPSLB,” ujar Corporate Secretary Nusantara Infrastructure Dahlia Evawani yang dikutip dari keterbukaan informasi di laman Bursa Efek Indonesia, Selasa (14/8/2018).
Dahlia menjelaskan bahwa proses tender offer oleh Metro Pacific Tollways Indonesia (MPTI) telah mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Juli 2018. Periode penawaran akan dilakukan pada 1 Agustus 2018 hingga 30 Agustus 2018.
Berdasarkan data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sambungnya, belum terdapat pemegang saham yang menawarkan sahamnya kepada MPTI.
Seperti diketahui, MPTI selaku pemegang saham 53,26% di emiten berkode saham META itu menawarkan akan membeli sebanyak-banyaknya 6,73 miliar saham atau sebanyak-banyaknya 44,21. Harga yang dibanderol untuk penawaran tersebut yakni Rp211 per saham.
Dalam prospektus yang disampaikan beberapa waktu lalu, MPTI menjelaskan bahwa alasan dilakukannya aksi korporasi tersebut yakni untuk mengambil peran yang lebih aktif di dalam META. Selain itu, pemegang saham dapat menambah modal yang dibutuhkan untuk berpartisipasi lebih lanjut dalam proyek infrastruktur di Indonesia.
