Bisnis.com, JAKARTA—Tekanan yang masih berlanjut di pasar obligasi serta belum adanya sentimen positif baru dari dalam negeri kemungkinan akan menahan antusiasme investor untuk berpartisipasi dalam lelang surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara hari ini, Selasa, 26 Juni 2018.
Pemerintah akan kembali menggelar lelang sukuk dengan target dana Rp4 triliun. Akan ada 6 seri yang dilelang pada lelang kali ini, yakni SPN-S 6 bulan, PBS016 tenor 2 tahun, PBS002 tenor 4 tahun, PBS017 tenor 7 tahun, PBS012 tenor 13 tahun, dan PBS004 tenor 19 tahun.
Ramdhan Ario Maruto, Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Indonesia, mengatakan bahwa beberapa hari terakhir pasar obligasi cenderung tertekan. Yield surat utang negara (SUN) tenor 10 tahun sudah naik hingga ke posisi 7,554% pada Senin (25/6/2018), naik 6,6 basis poin dibandingkan hari sebelumnya.
Sementara itu, rilis neraca perdagangan Mei kembali menunjukkan defisit sebesar US$1,52 miliar, menambah daftar sentimen negatif. Pasar juga akan cenderung bersikap menunggu mengantisipasi kebijakan Bank Indonesia dalam rapat dewan gubernur pekan ini.
“Melihat pasar yang tertekan ini saya rasa yang masuk akan rendah, kira-kira sekitar Rp10 triliun. Kalau pemerintah bisa menangkan Rp4 triliun saja itu sudah luar biasa,” katanya, Senin (25/6/2018).
Menurutnya, investor paling banyak akan menyasar seri-seri tenor terpendek 5 tahun ke bawah. Dengan tren yield yang semakin tinggi, pemerintah tentu akan bersikap sangat selektif dalam memenangkan permintaan yang masuk.
Dhian Karyantono, Analis Fixed Income Mirae Asset Sekuritas, juga memperkirakan tingkat permintaan investor akan moderat dalam lelang kali ini. Menurutnya, permintaan akan berkisar antara Rp10 triliun hingga Rp17 triliun, lebih tinggi dibandingkan lelang sukuk terakhir yang sebesar Rp7,15 triliun.
Menurutnya, seri yang akan paling banyak diminati yakni PSN-S 6 bulan serta PBS016 tenor 2 tahun.
“Namun demikian, seiring proyeksi kenaikan yield minggu depan ada kemungkinan beberapa seri tidak dimenangkan oleh pemerintah,” katanya pekan lalu.
