Bantah S&P, Pemerintah Menilai Kondisi Fundamental BUMN Baik

Bisnis.com, JAKARTA Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ahmad Bambang menjelaskan bahwa saat ini kondisi perusahaan pelat merah, terutama yang bergerak di sektor konstruksi, memiliki kondisi fundamental yang bagus sehingga mendapatkan peringkat investasi yang baik. Terbukti, melalui peringkat tersebut sejumlah BUMN Karya dapat menerbitkan obligasi global berdenominasi rupiah atau komodo bond.
M. Nurhadi Pratomo | 23 Maret 2018 22:16 WIB

Bisnis.com, JAKARTA — Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ahmad Bambang menjelaskan bahwa saat ini kondisi perusahaan pelat merah, terutama yang bergerak di sektor konstruksi, memiliki kondisi fundamental yang bagus sehingga mendapatkan peringkat investasi yang baik. Terbukti, melalui peringkat tersebut sejumlah BUMN Karya dapat menerbitkan obligasi global berdenominasi rupiah atau komodo bond.

Secara khusus, Ahmad menyebut saat ini BUMN Karya seperti PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. memiliki peringkat yang baik.

“Khusus Wijaya Karya dan Jasa Marga jelas mereka [S&P] salah. Kalau tidak bagus, bagaimana komodo bond bisa diserap dengan baik oleh investor,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Jumat (23/3/2018).

Sebagai catatan, Wijaya Karya telah menerbitkan komodo bond pada awal 2018. Emiten berkode saham WIKA itu mendapatkan peringkat Ba2 dari Moody’s Investors Service untuk emisi surat utang tersebut.

Dari target serapan dana Rp5,4 triliun, WIKA mendapatkan pesana Rp13,3 triliun atau oversubscribed 2,5 kali. 

Selain itu, Jasa Marga juga telah menerbitkan komodo bond senilai Rp4 triliun untuk mendanai rencana pembangunan infrastruktur di Indonesia. Adapun, emisi surat utang tersebut dtercatat di London Stock Exchange (LSE) sejak 13 Desember 2017.

Obligasi tersebut adalah surat utang dengan kupon tetap tanpa jaminan berjangka waktu 3 tahun. Obligasi tersebut mendapatkan peringkat Baa3 oleh Moody's dan BB + oleh S&P. Obligasi itu menawarkan kupon 7,5% dengan jatuh tempo pada 11 Desember 2020.

Lembaga pemeringkat international S&P Ratings sebelumnya menilai kondisi neraca keuangan 20 perusahaan BUMN, 5 di antaranya merupakan perusahaan yang bergerak di sektor konstruksi, cenderung melemah akibat gencarnya ekspansi.

Dalam laporan yang dipublikasikan medio Maret 2018, analis S&P Global Xavier Jean menuturkan ambisi pemerintah Indonesia untuk membangun infrastruktur secara ambisius menguji kemampuan BUMN untuk mengeksekusi banyak proyek yang rumit.

Kondisi itu menuntut pengawasan yang cukup dari pemerintah terhadap kinerja finansial dan operasional perusahaan pelat merah. Di sisi lain, pemerintah dinilai kerap mewacanakan perubahan struktur BUMN.

"Pertumbuhan arus kas telah melambat dan defisit antara arus kas masuk, investasi, dan dividen secara konsisten telah melebar. Dalam 6 tahun terakhir, rerata utang bersih meningkat dua kali lipat," tuturnya dalam laporan.

Berdasarkan kajian S&P, 16 dari 20 BUMN mengalami kenaikan leverage dan pelemahan rasio kecukupan arus kas (cash-flow adequacy ratio). Utamanya, perusahaan yang bergerak di sektor komoditas, infrastruktur, dan konstruksi.

Median rasio debt-to-EBITDA pun naik tajam dari 1 kali menjadi 4,5 kali pada periode 2011-2017.

S&P memproyeksikan kenaikan tingkat leverage akan berlanjut hingga 2019 karena BUMN terus menggulirkan belanja yang besar pada 2018 dan 2019.

Tag : kementerian bumn
Editor : Farodlilah Muqoddam

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top