Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah kemungkinan tahun ini akan mulai merilis seri Surat Berharga Negara dengan tenor beragam kurang dari setahun untuk menutupi kebutuhan cash mismatch antara kebutuhan anggaran mendesak dengan ketersedian anggaran pendapatan negara.
Loto Srinaita Ginting, Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kementerian Keuangan, mengatakan seri tersebut tergolong ke dalam Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang tenornya bisa hanya beberapa minggu, tergantung kebutuhan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.
Selama ini, seri-seri SPN yang dilelang pemerintah memiliki tenor bulat, yakni 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan atau 12 bulan. Seri-seri tersebut diterbitkan rutin dengan target yang jelas untuk menutupi defisit anggaran tahun berjalan yang telah ditentukan.
Kendati dimungkinkan untuk beragam tenor hingga 12 bulan, tetapi menurutnya, SPN cash mismatch tersebut hanya akan diterbitkan dengan tenor kurang dari 3 bulan sebab pemerintah sudah memiliki instrumen untuk 3 bulan.
Seri tersebut diterbitkan terutama untuk menutupi kebutuhan mendesak jangka pendek. Menurutnya, pihaknya lebih banyak mengambil peran untuk mengatur jadwal penerbitannya saja, sementara kebutuhannya tergantung permintaan dari Ditjen Perbendaharaan.
“Tahun ini kemungkinan bisa [mulai menerbitkan SPN cash mismatch]. Dari sisi peraturan sudah memungkinkan untuk terbitkan instrumen itu,” katanya, Jumat (29/9/2017).
Loto mengatakan, pihaknya siap bila sewaktu-waktu Ditjen Perbendaharaan membutuhkan anggaran mendesak untuk pembayaran belanja ketika pendapatan pajak belum masuk. Pihaknya juga sudah memberi penjelasan pada para dealer utama pemerintah agar tidak curiga ketika pemerintah menerbitkan instrumen tersebut.
“Itu suatu bisnis yang biasa di suatu negara, bukan berarti pemerintah tidak ada uang. Itu hanya cash mismatch, artinya aliran penerimaan pajak itu datangnya belakangan, sementara kebutuhan pengeluaran sudah di depan mata,” katanya.
Menurutnya, penerbitan instrumen tersebut bisa dilakukan di kuartal mana pun sepanjang tahun, tergantung kebutuhan riil dari pemerintah.
.jpg?w=300&h=221)
