Bisnis.com, JAKARTA--Menteri Keuangan Sri Mulyani dan pejabat Kementerian BUMN menggelar rapat bersama Komisi VI DPR membahas mengenai rencana pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk 2 BUMN dalam Rancangan APBN Perubahan 2017 di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/7/2017).
Seperti diketahui, 2 BUMN yaitu PT Kereta Api Indonesia (Persero) diusulkan mendapatkan PMN tunai Rp2 triliun dan PT Djakarta Lloyd (Persero) diusulkan mendapatkan PMN non-tunai senilai Rp379 miliar. Sri mengatakan PMN tunai untuk KAI yang diusulkan itu akan digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana kereta ringan (light rail transit/LRT) Jakarta dan sekitarnya.
"Rp2 triliun itu untuk menunjang KAI dalam pembangunan sarana prasarana LRT Jabodebek," katanya dalam rapat tersebut.
Sementara itu, PMN non-tunai yang diusulkan untuk Djakarta Lloyd itu akan digunakan untuk konversi utang subsidiary loan agreement (SLA) menjadi ekuitas.
Sri hadir dalam rapat tersebut mewakili Menteri BUMN Rini Soemarno yang dilarang oleh DPR untuk rapat bersama DPR sejak akhir 2015. Dalam rapat ini, Sri didampingi oleh pejabat eselon I Kementerian BUMN dan direksi KAI.
