Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian pariwisata mencari sejumlah alternatif pembiayaan untuk mendanai pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas yang masih belum optimal.
Salah satu skema yang akan dipilih yakni lewat pendanaan gabungan antara reksa dana pendapatan tetap (RDPT fixed income) dan reksa dana penyertaan terbatas (RDPT private equity fund).
“Kami harapkan bisa mendapat Rp10 triliun dalam satu tahun atau sekitar Rp30 triliun dalam tiga tahun ke depan untuk membantu membiayai 10 destinasi,” kata Menteri Pariwisata Arief Yahya dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR, Selasa (18/10/2016).
Arief mengatakan reksa dana tersebut akan mulai ditawarkan pada Januari 2017 dengan calon investor utama berupa perusahaan asuransi dan dana pensiun. Kupon reksa dana yang diberikan sebesar 10%-12% dengan masa tenor 5-8 tahun.
“Keistimewaannya, reksa dana ini nanti bisa dikonversi dalam waktu dua tahun dari RPDT fixed income menjadi RPDT private equity fund). Penawaran yang seperti produk ini belum ada,” tambahnya.
Skema ini sudah dibahas dalam dua kali pertemuan dengan Ketua OJK Muliaman Hadad. Menurutnya, reksa dana yang nantinya akan ditawarkan oleh manajer investasi itu cocok untuk membiayai proyek yang masih dalam inkubasi.
Dia berharap pemegang saham nantinya murni manager investasi sehingga tidak terlalu turut mencampuri pemanfaatan dana. “Dana yang dari publik itu akan lebih enak digunakan dibandingkan dari strategic partner, apalagi kalau strategic partner berupa operator, itu suka ngerusuhi kita.”
Dana yang dikumpulkan dari reksa dana akan digunakan investasi amenitas di destinasi prioritas, terutama untuk empat kawasan ekonomi khusus seperti Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Morotai dan Mandalika.
Menurutnya, aliran modal yang selama ini didapatkan dari sektor swasta belum maksimal. Meski secara persentase pertumbuhannya berkisar 50%, nilai modal yang ditanamkan investor masih rendah, yakni hanya sekitar US$1 miliar pada 2015.
“Padahal diperlukan US$10 miliar untuk 10 destinasi [dari sektor swasta]. Kalau hanya dapat US$ 1 miliar, dalam lima tahun pun belum capai target. Tahun ini saya proyeksikan dana yang terkumpul US$ 1,5 miliar. Sampai Juni baru mencapai US$800 juta dari private, itu pun sebanyak 70% investor asing,” ujarnya.
Total pembiayaan untuk 10 destinasi prioritas sebesar US$20 miliar. Beban tersebut dibagi dua antara pemerintah, sekitar Rp100 triliun untuk pembangunan infrastruktur umum, serta dari Rp100 triliun swasta untuk infrastruktur pendukung.
Akan tetapi, Arief menuturkan, dana ABPN yang disediakan lewat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hanya Rp6 triliun per tahun. Dalam lima tahun, estimasi ketersediaan dana hanya 30% dari proyeksi kebutuhan investasi pemerintah.
“Sebagai solusinya ya kita akan kerjasama dengan World Bank seperti konsep yang pernah dilakukan di Nusa Dua, Bali. Jumlahnya sekitar US$200 juta – US$ 500 juta. Kami masih akan bertemu lagi membahas hal ini,” ujarnya.
Pinjaman Bank Dunia tersebut akan digunakan untuk mendanai pengembangan tiga dari 10 destinasi prioritas, yakni Danau Toba, Mandalika dan Borobudur.
