JAKARTA: Asian Development Bank (Bank Pembangunan Asia) mendorong regulator pasar modal Indonesia untuk lebih memerkuat sistem transparansi keterbukaan informasi dalam setiap pelaksanaan emisi obligasi korporasi guna memberikan keyakinan kepada calon investor.
Kepala Kantor Integrasi Ekonomi Regional Bank Pembangunan Asia Iwan J. Azis mengatakan investasi di pasar modal seperti obligasi memiliki karakteristik yang unik yang mana transparansi informasi menjadi faktor penting untuk memberikan keyakinan terhadap calon investor.
"Ini kan soal uang yang ingin diletakkan ke pasar bukan bank. Jadi masyarakat perlu dibuat lebih familiar dengan pasar. Regulasi transparansi harus diperkuat sehingga nanti kalau ada apa-apa dengan obligasi yang diterbitkan misalnya default, siapa yang bertanggungjawab dan berapa pinaltinya sudah jelas," katanya hari ini, Kamis (22/11/2012).
Dia menerangkan tanpa adanya tata kelola dan regulasi yang memadai, akan sulit mengembangkan pasar obligasi korporasi Tanah Air. "Kalau laju pertumbuhan obligasi korporasi terlalu cepat tanpa didukung governance dan regulasi yang memadai, jika terjadi satu kasus default, bisa memengaruhi seluruh pasar," terangnya.
Menurutnya, saat ini masih banyak ruang perbaikan baik secara tatakelola maupun regulasi yang harus dilakukan ke depannya yang mana hal ini menjadi pekerjaan rumah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Itu nantinya akan menjadi tanggungjawab OJK. Ke depan pasar harus dibuat percaya dengan transparansi," ujarnya.
Iwan mengatakan potensi penerbitan obligasi korporasi di Indonesia sebenarnya masih cukup besar mengingat masih banyak perusahaan-perusahaan besar yang hingga kini belum pernah menerbitkan obligasi.
"Di Indonesia perlu banyak lagi obligasi korporasi, komposisi sekarang [dominasi obligasi pemerintah] harus dirubah," tegasnya.
Dari semua jenis pembiayaan, tambahnya, penerbitan obligasi merupakan jenis pembiayaan yang relatif aman karena sifatnya yang jangka panjang dan jika obligasi yang diterbitkan menggunakan mata uang lukal, akan terhindar dari risiko nilai tukar.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida mengatakan dalam beberapa tahun terakhir obligasi korporasi Tanah Air mencatatkan pertumbuhan yang signifikan yaitu dari Rp11,90 triliun pada 2008 naik menjadi Rp46,42 triliun pada 2011. "Tetapi porsi outstanding obligasi korporasi dibandingkan dengan obligasi pemerintah masih kecil yaitu hanya 11% per Oktober 2012 dari total oustanding obligasi yang tercatat," katanya.
Dalam rangka pengembangan pasar obligasi korporasi, terangnya, pihaknya telah menyiapkan beberapa strategi yang akan diimplementasikan hingga 2014 a.l. inisitatif produk baru seperti GMRA [global master repurchase agreement] dan pengembangan derivatif market, pengintegrasian regulasi pasar modal di bawah OJK, perdagangan obligasi melalui bursa, dan enhancement matching.
"Dengan berbagai program pada 2012-2014 ini diharapkan pasar obligasi akan berkembang baik ke depannya," jelasnya. (sut)
