PROYEK MP3EI: KPK diminta awasi proyek

 
Inda Marlina
Inda Marlina - Bisnis.com 27 April 2012  |  11:48 WIB

 

JAKARTA: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengawasi proyek-proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di kawasan timur Indonesia, terkait dengan potensi korupsi dan lemahnya pengawasan di daerah tersebut.
 
Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas mengatakan lemahnya pengawasan proyek-proyek pembangunan infrastruktur di kawasan Indonesia timur berpotensi mengakibatkan tindak pidana korupsi. 
 
Diketahui, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan pemerintah akan memfokuskan pembangunan jalan dan pelabuhan terintegrasi di kawasan Indonesia timur macam Sulawesi, Maluku dan Papua pada 2012-2013.
 
"Tantangan terbesar adalah lemahnya pengawasan karena jauh dari pusat kekuasaan, sehingga pekerjaan tidak berjalan optimal. KPK harus mengawasi proyek-proyek pembangunan infrastruktur tersebut," kata Firdaus ketika dihubungi Bisnis di Jakarta, Jumat 27 April 2012. 
 
Dia memaparkan modus dugaan korupsi dalam pembangunan infrastruktur dapat dilihat dari kasus mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yakni pembangunan wisma Atlet di Palembang, Sumatra Selatan. 
 
Firdaus memperkirakan meski proyek itu berlangsung di daerah, tetapi pihak-pihak di Jakarta sudah memiliki rekanan tertentu yang akan mengerjakan proyek tersebut.
 
Firdaus mengungkapkan proyek infrastruktur MP3EI juga  penting untuk dapat diakses oleh publik maupun lembaga audit macam Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal itu untuk mengetahui sejumlah informasi misalnya siapa pemenang proyek, berapa persen status pengerjaan proyek, berapa nilai pekerjaan dan dimuatnya mekanisme komplain.
 
"Ini agar pekerjaan tidak disimpangkan dan asal selesai saja, tetapi kualitasnya buruk. Keterbukaan dokumen itu juga penting agar publik dapat memberikan informasi ketika di daerahnya berjalan satu proyek namun tidak sesuai dengan yang standar yang baik," kata Firdaus.
 
Bappenas menyatakan pemerintah akan memprioritaskan wilayah seperti Papua dan Papua Barat dalam  pengembangan infrastruktur penanganan jalan dan pelabuhan, terutama distribusi dan pembukaan akses dari wilayah pegunungan. Selain itu daerah macam Maluku dan Buli, Jailolo dan Tobelo di Sulawesi akan menjadi prioritas proyek MP3EI.
 
Firdaus mengatakan contoh yang baik sebenarnya telah dilakukan oleh KPK dengan Kementerian Pekerjaan Umum dalam proses pengawasan pembangunan jalan di Indonesia dengan program Indonesia Memantau. 
 
Dia berharap pemerintah dapat membuka seluruh akses pekerjaan MP3EI dalam situs tertentu, sehingga publik dapat melakukan pengawasan. (spr)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Kahfi

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top