Bisnis.com, JAKARTA — Emiten BUMN PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) mendapatkan tambahan enam kontrak untuk proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara senilai Rp4,16 triliun pada awal 2023.
Manajemen WSKT menyebut pendanaan dari enam proyek senilai Rp4,16 triliun tersebut berasal dari skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adapun pemerintah diperkirakan menggelontorkan dana hingga Rp23,9 triliun untuk pengembangan IKN.
“Ke depan, akan ada banyak kemungkinan bagi perseroan untuk mulai mengincar skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pengembangan proyek IKN dalam waktu dekat,” tulis manajemen dalam keterangan tertulis, Senin (6/3/2023).
Manajemen menyebut proyek IKN memiliki risiko keuangan yang relatif rendah karena skema pembayaran berdasarkan uang muka 15 untuk mulai pembangunan, dan nantinya akan dicicil berdasarkan perkembangan pembangunan.
Adapun skema pembayaran IKN membantu WSKT untuk meminimalisir kebutuhan mencari pendanaan eksternal yang dapat meningkatkan liabilitas dan beban bunga.
Salah satu proyek yang dikerjakan WSKT di IKN adalah pembangunan Tol Ruas 5A: Simpang Tempadung – Jembatan Pulau Balang. Proyek ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp2,2 triliun.
Baca Juga
Adapun proyek tersebut merupakan joint operation (JO) dimana WSKT memiliki porsi 50 persen kepemilikan, PT Nindya Karya (Persero) 35 persen, dan PT Modern Widya Tehnical 15 persen.
Proyek ini memiliki panjang 6,7 kilometer dengan pembangunan yang sudah mencapai 10,39 persen. Tol ini ditargetkan rampung pada semester I/2024.
Berikutnya adalah pembangunan jalur pekerjaan atau jalan logistik pembangunan Ruas 4 Lingkar Sepaku. Nilai kontrak dari proyek tersebut mencapai Rp181,79 miliar.
WSKT tercatat memiliki 70 persen kepemilikan dari JO tersebut. Sementara 30 persen sisanya dipegang oleh PT Guntur Satria Perkasa. Adapun WSKT memiliki porsi pembangunan hingga Rp127,25 miliar dari proyek ini.
Pembangunan proyek ini baru mencapai 14,76 persen dari target 20,62 persen. Hal ini disebabkan oleh proses pembebasan lahan yang masih terhambat. Proyek ini ditargetkan rampung pada semester I/2024.
Kemudian WSKT juga mengantongi kontrak pembangunan gedung Sekretariat Presiden dan fasilitas gedung penunjang senilai Rp1,35 triliun. WSKT menjadi satu-satunya pihak yang membangun proyek tersebut.
Saat ini pembangunan sudah mencapai 3,75 persen dan ditargetkan dapat rampung pada semester II/2024.
Proyek lainnya yang diperoleh WSKT adalah pembangunan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) 1, 2, 3 dengan nilai kontrak Rp638,8 miliar. Pembangunan proyek ini merupakan JO dengan WSKT memegang 70 persen porsi, dan sisanya 30 persen dipegang oleh PT Karunia Berca Indonesia.
Dalam proyek ini WSKT memiliki porsi nilai kontrak sebesar Rp447,16 miliar. Pembangunan sudah mencapai 0,87 persen dan ditargetkan rampung pada semester II/2024.
Lalu, terdapat proyek pembangunan gedung dan kawasan Kementerian Koordinator Paket 3 senilai Rp789,71 miliar. Porsi nilai kontrak yang diperoleh WSKT mencapai Rp402,75 miliar.
Proyek ini merupakan JO antara WSKT dengan porsi 51 persen, dan PT Nindya Karya (Persero) 49 persen. Realisasi pembangunan telah mencapai 0,94 persen dan ditargetkan rampung pada semester II/2024.
Selain itu, WKST memenangkan proyek pembangunan gedung dan kawasan Kementerian Koordinator Paket 4 senilai Rp735,69 miliar. Proyek tersebut bukan merupakan JO sehingga WSKT memegang 100 persen untuk pembangunan tersebut.
Realisasi pembangunan telah mencapai 1,02 persen dengan target penyelesaian pada semester II/2024.
