Bisnis.com, JAKARTA - Di penghujung 2022, Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah (PP) no.62/2022 tentang Penyertaan Modal Negara RI ke Modal Saham Perusahaan perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia.
Suntikan modal ini sebagai bagian dari perjalanan panjang pemerintah menambal kelebihan biaya atau cost overrun pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Sebagaimana hasil Rapat Kerja Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR pada November lalu, KAI bakal mendapatkan Rp3,2 triliun sebagai bagian menutupi pembengkakan ongkos produksi tersebut.
"Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp3,2 triliun. Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana ditetapkan kembali dalam Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022," demikian tertulis dalam PP yang ditetapkan per tanggal 31 Desember 2022, dikutip Minggu (1/1/2023).
Sebelumnya, Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo menerangkan persetujuan PMN Rp3,2 triliun dari cadangan investasi 2022. Itu nantinya digunakan porsi ekuitas penambahan dana cost overrun penyelesaian Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).
"Jadi itu bagian dari program untuk menyelesaikan kereta cepat setelah kemarin kita lihat di G20 sudah boleh beroperasi terbatas. Kami akan dorong supaya bisa diselesaikan di Juni 2023 agar dapat dimanfaatkan masyarakat," jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi VI DPR, Rabu (23/11/2022).
Dia juga mengakui hal yang menjadi tantangan yakni mendukung pengerjaan dan pengoperasian KCJB bisa tetap sehat bagi KAI.
Baca Juga
"Kami beri PMN dan ke depan kami terus dorong perbaikan arus kas di KAI maupun kita akan dorong biaya pemeliharaan prasarana dan segala macam akan kita lihat," tuturnya.
Tiko sapaan akrabnya, menerangkan EBITDA KAI juga sudah mulai pulih berkisar Rp4 triliun. KAI juga bakal melakukan diversifikasi dari sisi KALOG yang memiliki potensi pendapatan cukup besar.
Kementerian BUMN juga sedang berdiskusi dengan Kemenko Maritim dan Investasi menyesuaikan tarif angkutan batu bara sehingga menjadi salah satu pendapatan baru kereta api.
"Agar kereta api bisa meningkatkan sumber pendapatan dari logistik dan juga menyesuaikan harga logistik batu bara, seharusnya KAI ke depan secara cashflow akan baik," tambahnya.
Selain itu, KAI juga masih memiliki piutang senilai Rp14 triliun dari pemerintah yang akan dibayarkan oleh Kementerian Perhubungan secara bertahap, karena perbaikan jembatan dan stasiun banyak belum terbayar.
"Jadi harapannya dengan perbaikan keuangan KAI pasca Covid-19, yang memang sudah membaik cash flow-nya dan juga peningkatan tarif peningkatan volume gerbong angkutan batu bara, harapannya kami bisa perkuat keuangan KAI sehingga di 2023 awal harapannya KAI tidak akan terganggu apabila ada cost yang harus dibayarkan pada kereta cepat," tuturnya.
_1652851581.jpg?w=184&h=104)
