Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian BUMN memastikan bakal merampungkan pembentukan holding PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN tahun ini. Hasil studi banding menunjukkan bakal ada subholding pembangkit listrik.
Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan saat ini PLN sedang dalam fase studi banding dengan sejumlah perusahaan listrik negara lain untuk menentukan kebijakan lanjutan mengenai holding dan subholding di dalam perusahaan.
"Hasil awal benchmarking confirm harus spin off pembangkit listrik menjadi subholding sendiri, lalu di dalam subholding itu seluruh pembangkit listrik harus transisi besar-besaran ke energi baru terbarukan [EBT]," jelasnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (19/1/2022).
Lebih lanjut, dia mengakui PLN saat ini memiliki utang lebih dari Rp500 triliun sehingga tidak dapat menambah utang lagi. Dengan demikian, guna pengembangan bisnisnya, subholding pembangkit listrik mesti mencari alternatif pendanaan lain seperti aksi korporasi di pasar modal.
Erick menegaskan, aksi korporasi ini bukan berarti seakan-akan menjual aset negara ke pihak lain. Dia mencontohkan konsolidasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), Pegadaian, dan PNM melakukan rights issue juga disambut optimisme pasar domestik.
Lebih lanjut, PLN saat ini masih melakukan studi banding dengan perusahaan besar dari Korea Selatan, Italia, dan Malaysia untuk menentukan kebijakan subholding PLN.
Baca Juga
"Sekalian kebijakan dahulu PLN punya tambang-tambang batubara, ini tugas subholding nanti. Tak bisa PLN secara menyeluruh," katanya.
Lebih lanjut, PLN bakal fokus pada mengurus transmisi dan pemasaran listriknya. Dengan harapan, PLN dapat mulai melakukan ekspor energi listrik ke negara lain.
Erick juga membuka peluang PLN merambah bisnis fiber optik dengan potensi jaringan kabel yang dimilikinya, sehingga dapat muncul bisnis baru yang dikembangkan.
"Dengan demikian, ada subholding pembangkit listrik dengan segala turunannya, ada PLN Holding yang fokus dan institusi di luar pemasaran tapi PLN punya, apakah PLN Mobile, PLN Wifi," urainya.
Lebih lanjut, transformasi korporasi PLN ini bakal dituntaskan pada 2022 ini. Dengan target pembentukan virtual holding 6 bulan sebelum akhir tahun.
"Sudah terkonfirmasi kami tuntaskan tahun ini, 6 bulan sebelum akhir tahun ada virtual holding di PLN, seperti di Pelindo dan Pertamina. Transisi penuh pada 2025, kalau bisa lebih cepat, tergantung transisi ini, karena transisi ini pasti memastikan ketenagakerjaan di PLN ditingkatkan mesti melek teknologi," urainya.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan PLN saat ini sudah membentuk Project Management Officer (PMO) dalam rangka pembentukan holding PLN ini. Perkembangannya pun dilaporkan setiap 2 pekan.
"Tujuannya di akhir tahun ini difinalisasi legal dan operasional, ada peluncuran virtual holding meski legal belum final, sehingga sudah berjalan operasional. Kami sangat bangga dan siap menjalankannya," terangnya.