Bisnis.com,JAKARTA - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang dikomandoi Sandiaga Uno, melayangkan gugatan kepada tiga perusahaan. Salah satunya merupakan perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yakni PT Indosat Tbk. atau Indosat Ooredoo.
Ternyata, asal muasal gugatan Kemenparekraf terhadap Indosat Cs bermula pada kejadian pada 1992. Hal itu dijelaskan oleh Penasihat Hukum Kemenparekraf David Tobing.
David menyatakan gugatan Kemenparekraf yang terdaftar dengan Nomor Perkara 779/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikarenakan PT Grahalintas Properti melakukan perbuatan melawan hukum.
Perusahaan itu juga ditengari telah merugikan negara karena tidak melaksanakan rekomendasi dari BPK.
"Jadi benar bahwa Kemenparekraf melakukan Gugatan terhadap PT Grahalintas Properti sebagai tergugat sebagai mitra Build, Operate and Transfer (BOT) yang ditunjuk menggantikan PT Indosat Tbk, turut Tergugat 1 dan PT Sisindosat Lintasbuana, turut Tergugat 2," ungkapnya, Jumat (17/12/2021).
David menjelaskan bahwa awal kasus itu terjadi ketika PT Indosat Tbk pada tahun 1992 ditunjuk sebagai Mitra BOT kemudian mengalihkan ke PT Sisindosat Lintas Buana pada tahun 1995 yang dituangkan dalam Perjanjian BOT.
Baca Juga
Kemudian tanggal 10 Maret 2004, Kemenparekraf menyetujui pengalihan Perjanjian BOT dari PT Sisindosat Lintasbuana kepada PT Grahalintas Properti berdasarkan Surat Nomor:KS.001/1/9/Sesmen/KKP/04.
David menegaskan PT Grahalintas Properti digugat telah merugikan negara, karena tidak melaksanakan rekomendasi BPK RI untuk melakukan pembayaran kekurangan kontribusi dan keterlambatan pembayaran denda, menandatangani Addendum Perjanjian BOT yang memuat kenaikan nilai kontribusi dan menyerahkan 10 persen obyek BOT untuk dipergunakan oleh Kemenparekraf.
Kemenparekraf, tuturnya, telah berkali-kali mengingatkan PT Grahalintas melalui peringatan dan somasi namun PT Grahalintas tetap tidak melaksanakan rekomendasi BPK.
Dia menjelaskan lagi bahwa PT Grahalintas sudah sangat jelas melawan hukum karena sejak tahun 2011 BPK telah 3 kali mengeluarkan rekomendasi. Pertama, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2010 Nomor 105C/HP/XVI/2011 tanggal 20 Mei 2011.
Kedua, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2014 Nomor 133C/HP/XVI/05/2015 tanggal 22 Mei 2015. Ketiga, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2018 Nomor 94B/HP/XVI/05/2019 tanggal 17 Mei 2019.
Adapun pembayaran kekurangan kontribusi dan keterlambatan pembayaran yang harus dibayar PT Grahalintas ke negara tercatat dari Tahun 2010 sampai dengan perhitungan Tahun 2020 sebesar Rp14 miliar.
INDOSAT MERESPONS
PT Indosat Tbk. buka suara mengenai gugatan yang diajukan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.
SVP Head of Corporate Communications Indosat Steve Saerang mengatakan hingga saat ini perseroan belum menerima surat resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengenai gugatan dari Sandiaga Uno.
Steve juga mengatakan sesuai informasi yang ada di media, Indosat bukanlah tergugat utama dalam kasus tersebut.
“Posisi Indosat Ooredoo bukan menjadi tergugat utama. Namun demikian, kami tetap akan menunggu pemberitahuan resmi dari pengadilan,” kata Steve kepada Bisnis.com, Sabtu (18/12/2021).
Dia mengatakan Indosat selalu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam surat bertanggal 20 Desember 2021 kepada Bursa Efek Indonesia, manajemen Indosat juga menjelaskan pihaknya masih mendalami masalah ini dan akan mengirimkan tanggapan sesegera memungkinkan.
Pada sesi I perdagangan Selasa (21/12/2021), saham ISAT turun 1,27 persen atau 75 poin menjadi Rp5.850. Kapitalisasi pasarnya rp31,79 triliun dengan valuasi PER 4,11 kali. Saham Indosat masih naik 15,84 persen sepanjang 2021.
