Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Digugat MBK, Bos Garuda Tegaskan Putusan PKPU Bukan Pailit!

Proses PKPU memberikan ruang bagi Garuda Indonesia untuk bernegosiasi dengan kreditur dalam koridor hukum sehingga bukan merupakan kondisi pailit.
Annisa Kurniasari Saumi
Annisa Kurniasari Saumi - Bisnis.com 09 Desember 2021  |  18:50 WIB
Digugat MBK, Bos Garuda Tegaskan Putusan PKPU Bukan Pailit!
Pesawat Garuda Indonesia membawa 1,2 Juta vaksin Covid-19. Biro Pers Sekretariat Presiden - Lukas.
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan tuntutan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara emiten penerbangan pelat merah, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA), oleh PT Mitra Buana Koorporindo (MBK) selaku kreditur.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, pihaknya menghormati PKPU sementara yang diputuskan PN Jakarta Pusat.

"Garuda akan mengkomunikasikan seluruh skema yang telah dikoordinasikan. Kami membuka komunikasi hingga mencapai semua pihak dalam mencapai kesepakatan," kata Irfan dalam konferensi pers, Kamis (9/12/2021).

Dia melanjutkan, emiten berkode saham GIAA ini telah menyusun rencana dalam rangka mengakomodasi rencana bisnis GIAA setelah restrukturisasi dilakukan.

Irfan menegaskan, proses PKPU bukanlah proses kepailitan. Menurutnya, proses ini memberikan ruang bagi Garuda Indonesia untuk bernegosiasi dengan kreditur dalam koridor hukum.

"Diskusi sudah dilakukan seluruh kreditur dengan baik dan proses kelanjutan restrukturisasi yang sudah berjalan akan di bawah di payung hukum dan mendukung kewajiban mitra usaha," tutur dia.

Sementara, Direktur Keuangan Garuda Indonesia Prasetyo menuturkan, PKPU akan menjadi instrumen akseleratif penting. Menurutnya, PKPU akan memberikan kejelasan basis payung hukum kepada semua pihak yang terlibat.

Sebagai informasi, gugatan PKPU ini disampaikan atas utang perusahaan senilai Rp4,16 miliar terkait dengan kerja sama pengadaan layanan sewa dan managed service end user computing domestic.

MBK merupakan pihak yang ditunjuk GIAA untuk melaksanakan penyediaan perangkat, deployment, dan manage service atas perangkat EUC Dom berdasarkan Perjanjian. Dalam permohonan PKPU, PT MBK mendalilkan terdapat beberapa tagihan MBK yang belum terbayarkan oleh perseroan.

Adapun MBK tercatat menggugat PKPU GIAA di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan ini dilayangkan pada Jumat (22/10/2021) dengan nomor perkara 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

BUMN Garuda Indonesia garuda pengadilan pkpu
Editor : Hafiyyan
Bagikan
Konten Premium

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top