Bisnis.com, JAKARTA - PT Jasa Armada Indonesia Tbk. menyatakan ketertarikan untuk menyediakan jasa penundaan dan pemanduan kapal di Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat.
Direktur Utama Jasa Armada Indonesia Amri Yusuf mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan konsolidasi untuk mencari kontrak-kontrak potensial pada sejumlah terminal umum ataupun khusus di Indonesia.
Menurutnya, salah satu lokasi potensial yang diminati oleh perusahaan adalah Pelabuhan Patimban Ia berharap, emiten berkode IPCM tersebut dapat dipercaya Pemerintah Indonesia untuk mendapat wewenang jasa penundaan dan pemanduan kapal di pelabuhan yang dibangun atas pinjaman Pemerintah Jepang itu.
“Terus terang, kami berminat untuk masuk ke Patimban. Ini sedang dalam proses, jadi kami belum mengetahui apakah dapat ikut berkontribusi di sana atau tidak,” katanya dalam paparan publik perusahaan pada Jumat (20/11/2020).
Sementara itu, pada kuartal III/2020, perusahaan belum mengantongi kontrak-kontrak baru. Meski demikian, Amri memastikan pihaknya tetap aktif dalam mencari kontrak sesuai dengan target pasar yang dibidik.
Salah satu kontrak yang diincar perusahaan berada di proyek Jawa Satu Power. Menurutnya, apabila proses negosiasi kedua pihak berjalan lancar, kontrak tersebut dapat dieksekusi pada 2021 mendatang.
Baca Juga
Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, pada kuartal III/2020 Jasa Armada Indonesia membukukan pendapatan Rp510,15 miliar per 30 September 2020. Pencapaian itu naik 3,76 persen secara year on year (yoy) dari Rp491,68 miliar periode yang sama tahun lalu.
Pendapatan perseroan dari bisnis jasa pelayanan penundaan kapal naik 2,35 persen secara tahunan menjadi Rp448,48 miliar pada kuartal III/2020. Adapun, pendapatan dari jasa pelayanan pemanduan naik 76,02 persen yoy menjadi Rp17,76 miliar per 30 September 2020.
IPCM membukukan laba usaha Rp72,29 miliar per 30 September 2020. Posisi itu turun 0,74 persen dari Rp72,83 miliar periode yang sama tahun lalu. Adapun perolehan laba bersih masih tumbuh 1,34 persen secara yoy menjadi Rp69,74 miliar.
