Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia siap untuk membeli obligasi pemerintah secara langsung pada hari Selasa (28/4/2020). Hal ini menandakan perubahan besar yang terjadi pada lanskap investasi di Asia.
Dari Jakarta ke Wellington, para pembuat kebijakan menantang aturan tabu dan memilih mendekati tren monetisasi surat utang pemerintah, serta membuka jalan baru setelah AS dan Eropa memimpin dalam manajemen krisis satu dekade lalu.
Pasar obligasi global menilai tindakan berani dari bank sentral di kawasan itu tidak akan segera terjadi, bahkan ketika mereka khawatir tentang risiko jangka panjang, terutama di pasar negara berkembang.
Investor global menguasai hampir sepertiga dari surat utang negara Indonesia dan mengandalkan India untuk imbal hasil yang tinggi. Namun, taruhannya masih lebih besar di Australia dan Selandia Baru. Pasalnya, investor global memiliki sekitar setengah dari obligasi pemerintah kedua negara tersebut.
“Terkadang kira perlu memiliki strategi keluar, tetapi saat ini kita perlu reaksi kebijakan yang agresif dan sebagian besar pemerintah di Asia telah memberikannya,” kata Jean-Charles Sambor, kepala pendapatan tetap pasar negara berkembang di BNP Paribas Asset Management, seperti dikutip Bloomberg.
"Pipeline penerbitan obligasi di Asia lebih mudah dikelola daripada di wilayah lain," lanjutnya.
Baca Juga
Akibat virus Corona yang telah menyebar dari China ke negara-negara lain di seluruh dunia tahun ini, pasar obligasi terhempas ke dalam kekacauan. Imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia bertenor 10 tahun melambung menjadi 8,31 persen, sementara imbal hasil obligasi pemerintah India dengan tenor sama merosot karena pemerintah menjual obligasi dengan cepat untuk mendanai stimulus.
Imbal hasil di Australia dan Selandia Baru telah berbalik arah karena para investor mulai terbiasa dengan pelonggaran kuantitatif.
"Sebagai seorang investor, seberapa cepat hal-hal berubah terlihat sangat menarik," kata Neeraj Seth dari BlackRock Inc. di Singapura "Anda benar-benar harus menyesuaikan paradigma investasi keseluruhan sesuai perubahan itu."
Bloomberg menunjukkan bahwa Bank Indonesia pada akhirnya dapat memiliki 11 persen dari utang pemerintah pada akhir Februari tahun depan, sementara bank sentral Australia dan Selandia Baru masing-masing dapat memiliki 24 persen dan 39 persen dari utang pemerintah. Reserve Bank of India tampaknya siap untuk meningkatkan kepemilikannya secara signifikan dari 15 persen saat ini.
Bahaya yang mengintai dalam tren ini sudah ditunjukkan di Jepang. Bank of Japan telah membeli hampir setengah surat utang negara, namun tidak menghidupkan kembali nasib ekonomi negara.
Indonesia
Bank Indonesia memecahkan kebekuan pekan lalu dengan membeli Surat Berharha Syariah Negara (SBSN) dari pemerintah dalam sebuah lelang dan berencana membeli surat utang pemerintah lainnya
Thu Ha Chow, manajer portofolio di Loomis Sayles Investments Asia, mengatakan pembelian surat utang ini akan meningkatkan stabilitas pasar dalam waktu dekat.
Investor asing memiliki sekitar 32 persen dari obligasi pemerintah, sehingga mereka rentan terhadap pergerakan tajam ketika sentimen turun.
“Indonesia secara efektif mulai memonetisasi utang fiskal mereka,” kata Edward Ng, manajer portofolio di Nikko Asset Management Asia Ltd. "Hal ini dapat menyebabkan pelemahan mata uang dan tekanan inflasi jika dibiarkan tidak steril.”
Seth memperkirakan monetisasi utang di negara emerging-market di Asia akan menjadi "seimbang" dan kurva imbal hasil akan tetap curam.
India
Reserve Bank of India saat ini membeli obligasi di pasar sekunder untuk mengelola likuiditas perbankan dan terkadang melalui pembelian anonim.
Meskipun dilarang membeli langsung dari pemerintah, undang-undang yang disahkan pada 2018 memiliki "klausul" yang memungkinkan RBI untuk berpartisipasi langsung dalam lelang di pasar primer jika defisit fiskal diperkirakan 0,5 poin di atas target shortfall untuk tahun ini.
Dengan pinjaman pemerintah federal diperkirakan mencapai 7,8 triliun rupee (US$102,5 miliar) dalam 12 bulan hingga Maret, ada prospek ledakan defisit yang memicu seruan bagi bank sentral untuk melangkah.
Gubernur RBI Shaktikanta Das belum mengambil pandangan tentang monetisasi defisit pemerintah. Bank sentral juga tidak berpartisipasi dalam lelang pemerintah primer.
"Pemerintah akan membelanjakan dan bank sentral akan memperluas neraca mereka untuk mendanai pengeluaran itu, itulah buku pedoman global yang akan kita saksikan dalam beberapa bulan mendatang," kata Naveen Singh, kepala perdagangan pendapatan tetap di ICICI Securities Primary Dealership.
"Tidak ada jalan lain, RBI harus keluar, cepat atau lambat, dengan pembelian obligasi besar-besaran untuk melawan krisis yang belum pernah terjadi ini kami."
Meskipun India berusaha menarik lebih banyak investor luar negeri untuk membantu dengan kekurangan pendanaannya, hal ini tidak akan terjadi dalam waktu dekat untuk mengatasi tekanan yang disebabkan oleh virus corona.
Selandia Baru
Gubernur Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) Adrian Orr mengatakan dia berpikiran terbuka terhadap pembelian surat utang langsung dari pemerintah.
Meskipun menteri keuangan Selandia Baru mengecilkan kemungkinan ini, RBNZ tengah bersiap untuk membeli surat utang senilai NZ$ 33 miliar (US$20 miliar) selama setahun di pasar sekunder.
"Pernyataan bank sentral seperti ini cenderung melegakan. Kualitas institusi, atau pemerintah dan undang-undang sangat penting ketika Anda memasuki wilayah monetisasi utang," kata Hamish Pepper, analis pendapatan tetap dan mata uang di Harbour Asset Management Ltd.
Spekulasi berkembang bahwa Orr dapat meningkatkan target pembeliannya pada pertemuan kebijakan Mei, yang akan mendorong tingkat kepemilikan obligasi RBNZ bahkan lebih tinggi dari perkiraan saat ini.
Australia
Reserve Bank of Australia telah bersusah payah untuk menekankan bahwa mereka hanya membeli obligasi di pasar sekunder, bahkan ketika pemerintah menggelar paket stimulus bersejarah senilai A$ 130 miliar untuk menyelamatkan pekerjaan dan bisnis dari dampak virus corona.
Hal ini tidak menghentikan bank sentral untuk memiliki obligasi senilai A$39,3 miliar (US$25 miliar) sejak ia memulai pelonggaran kuantitatif bulan lalu atau sekitar 7 persen dari surat utang pemerintah yang belum dibayar.
Semua ini tidak menghalangi Julio Callegari, manajer portofolio utama untuk kurs lokal dan valas Asia di JPMorgan Asset Management, untuk membeli obligasi pemerintah Australia.
"Dampak fiskal ini cukup besar di seluruh dunia, tetapi di sejumlah negara seperti Australia masih cukup dapat ditolelir," kata Callegari.
Rekor penjualan obligasi pemerintah Australia senilai A$13 miliar bulan ini memberikan petunjuk bagi daya tarik negara di kalangan investor utang. Investor mengajukan tawaran A$ 25,8 miliar kepada Kantor Manajemen Keuangan Australia untuk obligasi pemerintah yang jatuh tempo November 2024.
“Tantangan utama untuk eksperimen semacam ini adalah risiko bahwa orang-orang pergi‘ whoa, terlalu banyak, terlalu jauh dalam hal monetisasi utang. Tetapi kebenaran adalah kita berada di tempat sekarang di mana kita masih mendiskusikan seberapa dalam resesi akan terjadi ."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1692301785.jpg?w=80&h=80)
