Astrindo Nusantara Infrastruktur (BIPI) Incar hingga Rp1 Triliun dari Rights Issue

PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. akan mengeksekusi aksi korporasi hak memesan efek terlebih dahulu atau rights issue yang diklaim akan berdampak positif terhadap laba perseroan.
M. Nurhadi Pratomo | 14 Mei 2019 06:46 WIB
Batu bara - JIBI/Alby Albahi

Bisnis.com, JAKARTA — PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. akan mengeksekusi aksi korporasi hak memesan efek terlebih dahulu atau rights issue yang diklaim akan berdampak positif terhadap laba perseroan.

Sekretaris Perusahaan Astrindo Nusantara Infrastruktur, Kurniawati Budiman menjelaskan bahwa berencana menerbitkan sebanyak-banyaknya 7 miliar saham baru perseroan dan/atau sebanyak-banyaknya 14 miliar saham hasil eksekusi Waran yang menyertai hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD). Penerbitan akan dilakukan dari portapel perseroan dan dicatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Eksekusi aksi korporasi tersebut dilaksanakan tidak lebih dari 12 bulan setelah dikantonginya izin dari rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang menyetujui rights issue. Restu RUPSLB telah dikantongi perseroan pada 2 Mei 2019.

Kurniawati memproyeksikan aksi korporasi itu akan mempengaruhi kondisi keuangan secara positif. Beberapa dampak di antaranya meningkatkan kemampuan likuiditas dalam kegiatan operasional serta dapat beroperasi lebih efisien yang berujung positif terhadap laba.

Rencana penambahan modal melalui rights issue itu akan berpengaruh terhadap pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya untuk melakukan pembelian saham baru. Dilusi terhadap para pemegang saham setelah dilaksanakannya HMETD paling banyak 14,84%.

“Iya benar [target dana yang diincar dari rights issue sampai dengan Rp1 triliun],” ujarnya kepada Bisnis.com, Senin (12/5/2019).

Secara terpisah, Direktur Utama Astrindo Nusantara Infrastruktur Ray Gerungan mengatakan perseroan sudah menyerahkan prospektus rights issue kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) awal pekan lalu. Pihaknya berharap proses roadshow dapat dimulai pada Juni dan telah dilakukan pencatatan saham baru pada Juli.

“Time table mulai Juni 2019 dan ex-rights Juli 2019 kalau kami dapat efektif dari OJK,” paparnya.

Sebelumnya, Ray menjelaskan bahwa perseroan telah melakukan perubahan baik pada struktur maupun aktivitas. Langkah itu sejalan dengan strategi untuk fokus kepada infrastruktur energi terintegrasi.

Sampai dengan akhir 2018, emiten berkode saham BIPI memberikan pelayanan batu bara kepada beberapa klien utama seperti PT Kaltim Prima Coal dan PT Arutmin Indonesia.

Dia menyebut pelayanan batu bara melalui entitas anak PT Mitratama Perkasa (MP) dan PT Nusa Tambang Pratama (NTP) mencapai target 72,43 juta ton pada 2018. Kontribusi secara detail yakni MP 17,12 juta ton dan NTP 55,31 juta ton.

Dari sisi beban pokok pendapatan, lanjut dia, perseroan juga memperoleh manfaat penurunan sejalan dengan divestasi segmen usaha minyak dan gas bumi akhir 2017.

Selanjutnya, perseroan juga menyelesaikan pembiayaan kembali atau refinancing dengan mendapatkan pinjaman baru US$235 juta dari beberapa kreditur asing.

Seperti diketahui, BIPI mengantongi pendapatan US$16,03 juta pada kuartal I/2019. Realisasi itu naik tajam dari US$367.339 pada kuartal I/2018.

Dari situ. laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk senilai US$6,05 juta per akhir Maret 2019. Posisi itu berbalik dari kerugian US$2,45 juta pada periode yang sama tahun lalu.

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
batu bara, kinerja emiten

Editor : Riendy Astria

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top
Tutup