KONSOLIDASI BUMN : Pembentukan Holding Jasa Keuangan Dikebut

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Jasa Konsultasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara menargetkan pembentukan holding jasa keuangan, asuransi, sarana prasarana penerbangan dapat rampung pada 2019.
M. Nurhadi Pratomo | 23 April 2019 11:41 WIB
Direksi PT Pertamina (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., Holding BUMN Industri Pertambangan, Menteri BUMN Rini M. Soemarno, dan Deputi Kementerian BUMN usai penandatanganan kerja sama di Jakarta, Kamis (14/3/2019)./Bisnis - M. Nurhadi Pratomo

Bisnis.com, JAKARTA — Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Jasa Konsultasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara menargetkan pembentukan holding jasa keuangan, asuransi, sarana prasarana penerbangan dapat rampung pada 2019.

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Jasa Konsultasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Gatot Trihargo menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan revisi terhadap konsep holding jasa keuangan. Hal itu sejalan dengan masukan yang diterima dari Komite Stailitas Sistem Keuangan (KSSK), Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

Beberapa poin yang menjadi masukan, sambungnya, terkait quick win. Dengan demikian, pembentukan kelompok usaha itu ditargetkan rampung pada semester I/2019. “Target semester I/2019 [pembentukan holding jasa keuangan selesai],” ujarnya di Jakarta, Senin (22/4).

Sebagai gambaran, holding jasa keuangan akan beranggotakan himpunan bank milik negara (Himbara), PT Pegadaian (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero), hingga PT Fintek Karya Nusantara (Finarya). PT Danareksa (Persero) direncanakan akan menjadi induk holding. 

Salah satu potensi bisnis dari pembentukan holding tersebut menurutnya untuk mengejar backlog rumah yang mencapai 11 juta. Pihaknya menggambarkan skema chip in dana dari induk usaha kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sebanyak Rp14 triliun.

Dari suntikan dana itu, lanjut dia, Bank Tabungan Negara dapat melakukan rights issue hingga Rp22 triliun. Artinya, jumlah itu setara dengan 2,5 kali kemampuan yang ada. “Backlog-nya bisa dikurangi lebih cepat daripada sebelumnya,” imbuhnya.

Selain holding perbankan, Gatot juga menyinggung holding asuransi pelat merah yang ditargetkan rampung tahun ini. Nantinya, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) juga akan menjadi bagian dari kelompok usaha itu.

Di sisi lain, pemerintah juga mengejar penyelesaian holding sarana dan prasarana penerbangan pada 2019. Kelompok usaha itu akan beranggotakan PT Survai Udara Penas (Persero) sebagai induk serta PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), PT Pelita Air Service, dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. sebagai anggota.

Gatot membeberkan alasan Survai Udara Penas menjadi induk holding karena ukuran perseroan yang terbilang kecil. Tahun lalu, calon induk tersebut membukukan laba Rp3 miliar. “Dari struktur [Survai Udara Penas] tidak masalah, karena kecil lebih mudah untuk re-mapping,” jelasnya.

Berdasarkan data Kementerian BUMN, saat ini terdapat enam holding sektoral pelat merah yakni Holding Migas, Holding Pertambangan, Holding Perkebunan, Holding Kehutanan, Holding Semen, serta Holding Pupuk. Beberapa pembentukan holding baru juga tengah disusun oleh pemerintah seperti holding infrastruktur serta holding perumahan dan pengembangan kawasan yang tengah dalam tahap finalisasi.

Beberapa kelompok usaha lainnya yang tengah disusun yakni pelabuhan, industri strategis, farmasi, infrastruktur, serta pengembangan perumahan dan kawasan. 

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
bumn, holding bumn

Editor : Riendy Astria

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top
Tutup