Bisnis.com,JAKARTA — Perusahaan konstruksi pelat merah, PT Hutama Karya hampir dipastikan memimpin holding infrastruktur badan usaha milik negara (BUMN).
Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata menjelaskan bahwa saat ini kajian untuk pembentukan holding infrastruktur dan perumahan badan usaha milik negara (BUMN) telah melalui tahap kajian teknis. Dengan demikian, proses peluncurannya tinggal menunggu payung hukum yang menjadi dasar dalam melakukan harmonisasi.
“Kajian teknis sudah selesai tetapi belum dilakukan harmonisasi secara perundangan,” ujarnya saat ditemui di Hotel Le Meredien, Jakarta, Rabu (17/1).
Edwin menjelaskan bahwa holding infrastruktur dibuat dengan alasan untuk meningkatkan pembangunan jalan tol, memastikan bisnis model yang berkelanjutan dan memiliki sumber pendanaan yang mandiri, serta menjadi pemimpin di tingkat regional.
Adapun nantinya holding BUMN infrastruktur dipimpin Hutama Karya dengan beranggotakan PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Indra Karya (Persero)., dan PT Yodya Karya.
Dengan penggabungan 7 perusahaan tersebut, total nilai tambah diproyeksikan mencapai Rp17 triliun. Selain itu, keberadaan holding bakal menjadi total penambahan aset pada 2019 sebesar Rp349 triliun.
