Bisnis.com, JAKARTA- Pemerintah mendorong pembiayaan nonAPBN dapat lebih banyak dimanfaatkan untuk membantu memenuhi pembiayaan infrastruktur.
Sumber pembiayaan non APBN berasal dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan investasi swasta murni.
Selain itu, salah satu skema pembiayaan nonAPBN yang tengah didorong untuk pembangunan infrastruktur adalah melalui investasi dana pensiun dari PT.Taspen dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Salah satu proyek infrastruktur yang saat ini akan menggunakan investasi dari dana pensiun adalah proyek jalan tol Trans-Jawa yang ditargetkan selesai pada 2018.
Kebutuhan pendanaan infrastruktur prioritas dalam RPJMN 2015-2019 mencapai Rp4.796 triliun.
Kebutuhan dana tersebut terdiri dari kebutuhan belanja KKL dan transfer daerah Rp1.978,6 triliun (41,3%), BUMN Rp1.066,2 triliun (22,2%), serta partisipasi swasta senilai Rp1.751,5 triliun (36,5%).
Kontribusi swasta dalam mendukung pendanaan infrastruktur cukup signifikan.
“Perbaikan manajemen fiskal dapat menjadi sentimen positif yang meningkatkan kepercayaan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia,” kata HP Financials dalam risetnya yang diterima hari ini, Senin (24/10/2016).
