Bisnis.com, JAKARTA— PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) memutuskan untuk tidak meminta perpanjangan moratorium ke pengadilan Singapura terkait upaya restrukturisasi utang senilai total US$3,98 miliar.
Perseroan sebelumnya mendapatkan moratorium dari pengadilan Singapura yang melarang dilakukannya pengalihan aset sejumlah anak usahanya dan transaksi kepada kreditur secara terpisah sampai pembicaraan dengan seluruh kreditur rampung.
Bumi Resources (BUMI) lewat anak usahanya yaitu Bumi Capital Pte. Ltd., Bumi Investment Pte. Ltd., dan Enercoal Resources Pte. Ltd. mengajukan permohonan moratorium pada akhir 2014.
Moratorium tersebut mestinya berakhir pada Mei 2015, tapi kemudian diperpanjang sampai 24 Oktober 2015.
Kendati demikian, Direktur dan Corporate Secretary BUMI Dileep Srivastava mengatakan perseroan bisa saja mempertimbangkan untuk kembali mengajukan perlindungan aset di waktu-waktu mendatang.
“Dengan memperhatikan kesepakatan antara perseroan dengan mayoritas kreditur dan hampir tercapainya kesepakatan dengan pemegang obligasi berjamin, perseroan telah memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan perpanjangan kembali moratorium ke pengadilan,” tulis dia dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (26/10/2015).
Dileep melanjutkan perusahaan tambang batu bara itu masih menunggu kesepakatan final dengan para kreditur, termasuk rencana pengalihan 42% saham PT Bumi Resource Minerals Tbk. (BRMS) yang merupakan salah satu anak usahanya.
Pada awal Oktober 2015, BUMI menyampaikan sejumlah skema restrukturisasi utang yang disiapkan untuk membayar kewajiban perusahaan. Beberapa di antaranya adalah niatan menggelar non-preemptive rights issue di harga Rp1.100 per saham, konversi utang sebesar US$630 juta kepada China Investment Corporation (CIC) dan China Development Bank (CDB) menjadi saham di anak-anak usaha, dan penjualan saham PT Fajar Bumi Sakti (FBS) kepada Axis Bank senilai US$100 juta.
Secara keseluruhan, perseroan berharap dapat memangkas utang hingga US$2,7 miliar dari ketiga mekanisme ini. BUMI mengharapkan kesepakatan prinsip dengan para kreditur dapat dicapai akhir bulan ini. (AMA)
