Bisnis.com, JAKARTA—Dewan Karet Indonesia menyatakan bahwa untuk meningkatkan konsumsi karet alam dalam negeri, pemerintah mesti memberikan kebijakan baru terkait logistik dan pengenaan pajak pertambahan nilai.
Ketua Umum Dewan Karet Indonesia (Dekarindo) Aziz Pane mengatakan jika hal ini diperhatikan, tentunya serapan karet alam bisa naik dari 18% hingga di atas 25%.
“Kalau bisa sesudah diproduksi baru kena PPN [pajak pertambahan nilai]. Jangan dua kali lipat. Hulu kena, hilir juga,” ujar Aziz.
Terkait logistik, dia mengatakan agar ada konsentrasi produksi barang dengan bahan baku karet agar tidak membebani ongkos logistik.
Aziz memberi contoh agar industri sarung tangan plastik dipusatkan di Medan dengan pertimbangan ketersediaan bahan baku serta pasar.
“Begitu juga kalau mau yang berat-berat di Palembang yang paling besar produksi karetnya di Indonesia, kalau tidak salah 1 juta ton per tahun. Di situ dikonsentrasikan supaya logistiknya murah,” tambahnya.
Selain dua faktor tersebut, Aziz mengatakan keberadaan industri antara akan membantu perkembangan industri hilir karet. Misalnya produksi carbon black, synthetic rubber dan minarex.
Dia menambahkan akan lebih baik lagi jika industri pionir semacam ini bersifat semi BUMN mengingat profitnya yang lama namun di sisi lain memang dibutuhkan.
.jpg?w=300&h=221)
