Laba Bersih PLN Batubara
Tahun | Nilai (Rp Miliar) |
2008 | (0,81) |
2009 | (8,24) |
2010 | 30,56 |
2011 | 9,07 |
2012 | 101,60 |
2013 | 6,41 |
2014 | 25,0* |
*Proyeksi
Bisnis.com, JAKARTA - PT PLN Batubara, anak usaha PT Perusahaan Listrik Negara (persero), optimistis mencetak laba bersih senilai Rp25 miliar dari target yang dicanangkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) tahun 2014.
"Kalau melihat tren kinerja perseroan, sampai akhir tahun ini kami optimis bisa mencetak lebih bersih sekitar Rp25 miliar dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan perseroan," kata Toharudin, Direktur Keuangan & SDM PT PLN Batubara kepada Bisnis.com, Selasa (2/9/2014).
Sejak didirikan pada 3 September 2008, kinerja perseroan menunjukkan pertumbuhan signifikan. Pada dua tahun awal beroperasi, perseroan masih merugi yakni Rp816,5 juta (2008) dan Rp8,2 miliar (2009).
Namun setelah itu, perseroan yang mendapat tugas utama mendukung pengamanan sebagian pasokan batubara untuk kebutuhan unit-unit pembangkit listrik tenaga uap batubara baik milik PLN, mampu membukukan laba bersih yang signifikan. Pada 2010, laba bersih yang dicetak Rp30,5 miliar, kemudian 2011 senilai 9,07 miliar.
Di tahun 2012, perseroan mencetak laba bersih senilai Rp101,6 miliar dan Rp6,41 miliar pada 2013.
"Kalau melihat tren pencapaian itu dan berdasarkan evaluasi induk usaha [PLN], paling tidak laba bersih Rp25 miliar bisa terealisasi"
Dia memaparkan berdasarkan evaluasi induk perusahaan, PLN Batubara dinilai telah sukses menjalankan tugas utamanya dalam mengamankan kebutuhan batubara 33 PLTU Batubara milik PLN di seluruh Indonesia, sehingga tidak ada lagi PLTU tersebut yang setop beroperasi karena ketiadaan batubara.
Keberhasilan ini secara langsung membantu induk usaha dalam melaksanakan program konversi energi primer - terutama bahan bakar minyak - dengan melakukan pengalihan pemakaian minyak bumi ke batubara.
"Kami terus berupaya meningkatkan kinerja, sehingga bisa berbuat lebih maksimal untuk meringankan beban induk usaha kami. Dan itu secara langsung maupun tidak langsung, bisa meminimalkan besaran kompensasi pelaksanaan public service obligation (PSO) yang harus dibayar oleh pemerintah," tuturnya.
