JAKARTA: Kementerian Pekerjaan Umum memprediksi setidaknya ada tiga perusahaan daerah air minum yang berpotensi menerbitkan obligasi perusahaan, untuk membiayai pengembangan usahanya.
Ketiga PDAM itu yakni PDAM Palembang, PDAM kota Bogor, dan Banjarmasin. Potensi muncul karena ketiga PDAM itu dinilai memiliki kelayakan penerbitan obligasi, karena kinerjanya yang cukup sehat dalam hal finansial.
Dari tiga PDAM itu, Kota Palembang yang dinilai paling siap menerbitkannya. Diperkirakan obligasi PDAM wilayah itu bisa dilaksanakan tahun ini juga.
Direktur Pengembangan Air Minum Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Danny Sutjiono mengatakan PDAM yang berpotensi terbitkan obligasi itu, yakni yang tingkat kesehatan finansialnya sangat sehat.
“Memang jumlahnya sangat sedikit yang bisa terbitkan obligasi ini untuk tahun ini, karena kategori sehat ada yang sangat sehat, sehat saja dan cukup sehat. Tahun kedepan diharapkan potensinya bertambah, karena tergantung dari peningkatan kesehatannya,” ujarnya kemarin, Rabu 16 Mei 2012.
Adapun PDAM yang sangat sehat itu acuannya yakni sehat secara laporan keuangan, mampu berkembang dan meningkatkan pendapatan finansialnya.
Menurutnya, selain syarat dari kondisi kinerja perusahaannya, penerbitan obligasi juga harus didukung penuh oleh pemimpin daerah dan DPRD setempat. PDAM tersebut, katanya, juga harus melalui proses evaluasi kinerja dari Kementerian Keuangan dan pemringkatan dari penjamin emisi.
Untuk proses persiapan obligasi PDAM Palembang, menurut Danny saat ini sedangan dalam tahap pemringkatan oleh penjamin emisi Dana Reksa.
"Tahun ini kita fokus pada obligasi Palembang dulu, karena untuk menggoalkannya pun cukup berat. Saya harap bisa terlaksana tahun ini juga," tambahnya.
Nantinya, jika PDAM Palembang berhasil melakukan obligasi, Ditjen Cipta Karya berharap hal tersebut dapat diikuti oleh PDAM lainnya sebagai salah satu pilihan pembiayaan untuk mengembangkan layanannya, termasuk dua PDAM lainnya yang akan didorong untuk melakukan hal serupa yaitu PDAM Bogor dan PDAM Banjarmasin
Kepala Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kementerian PU Rachmat Karnadi mengatakan syarat lainnya dari penerbitan obligasi adalah kesiapan dari PDAM itu sendiri.
Pasalnya, katanya, jika tanpa didukung kesiapan dan keinginan dari mereka, proses akan sulit dimulai. "Misalnya saja untuk PDAM Bogor yang sudah dilakukan penilaian dan dapat rating bagus siap obligasi beberapa tahun lalu, namun mereka bilang belum siap. Jadi obligasi tidak dapat dilaksanakan," ujarnya.
Dihubungi terpisah, Direktur PDAM Palembang Saiful mengatakan pihaknya telah siap menerbitkan obligasi tersebut secepatnya. Saat ini, katanya, mereka sedang menunggu proses pemeringkatan dari penjamin emisi terkait kondisi laporan keuangannya.
Dia mengatakan PDAM Palembang sendiri juga sedang menyiapkan syarat lain, terutama yang berkaitan dengan kesiapan internal perusahaan jika obligasi siap diterbitkan.
"Secara umum kami siap, tinggal menunggu keputusan rating saja. Persiapan lain sudah terpenuhi, tinggal finalisasi jika ada revisi dari hasil pemringkatan," ujarnya.
Sementara itu, Danny mengatakan obligasi menjadi salah satu alternatif pembiayaan non APBN yang diharapkan dapat dikembangkan untuk meningkatkan layanan air nasional.
Berdasarkan data Ditjen Cipta Karya dibutuhkan dana sebesar Rp65,27 triliun untuk memenuhi kebutuhan air nasional hingga 2015 mendatang. Dari total kebutuhan tersebut, pemerintah pusat mengalokasikan melalui APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK) masing-masing senilai Rp37,63 triliun.
Artinya, sisanya Rp27,64 triliun diharapkan berasal dari dana non APBN seperti dari APBD, Corporate Social Responsibility, Pusat Investasi Pemerintah, dana PDAM sendiri, perbankan, dan Kerjasama Pemerintah Swasta.
Sayangnya, hingga saat ini dari total anggaran non APBN itu, yang baru terealisasi menurut Danny hanya sekitar Rp1 triliun saja sejak 2011. Artinya masih ada Rp26 triliun potensi pembiayaan yang belum tersalurkan.
"Kendalanya banyak, misalnya untuk kredit perbankan yang belum maksimal diserap PDAM, sementara dana tersedia cukup besar yakni Rp4,3 triliun. Ini yang sedang kita pacu untuk percepatan," tegasnya. (sut)
BACA JUGA:
06:53 - EDITORIAL BISNIS: Kasus Korupsi Jangan Tertutup Karena Musibah Sukhoi
06:08 - BURSA EROPA: Indeks Stoxx 600 Jatuh Ke Posisi Terendah Tahun Ini
05:38 - BURSA WALL STREET: Indeks S&P 500 Turun Terpanjang Dalam Sebulan
02:25 - GAGALNYA LADY GAGA: Sold Out Dulu Baru Izin…?
01:55 - BLACK BOX SUKHOI: Ini Rute Perjalanan Panjang Kotak Hitam Setelah Ditemukan
01:46 - FINAL LIGA CHAMPIONS: Ujian Terberat DI MATTEO
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
