Bisnis.com, JAKARTA - Sustainable Development Goals (SDGs) telah menjadi komitmen global yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada 2012 dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi generasi sekarang dan mendatang yang diharapkan dapat tercapai pada 2030. SDGs memiliki 17 tujuan global yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Terkait dengan pembangunan berkelanjutan, terdapat beberapa tujuan yang relevan, yakni SDG 2 (Pengentasan Kelaparan), SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi), SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), SDG 11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan), SDG 13 (Aksi Iklim), SDG 14 (Ekosistem Laut), dan SDG 15 (Ekosistem Darat).
Selaras dengan komitmen tersebut, Indonesia mengembangkan inovasi pembiayaan dengan menerbitkan instrumen berupa obligasi tematik khususnya bertema Green, Social dan Blue Focus dalam SDGs Government Securities Framework (yang sebelumnya bernama Green Sukuk Framework) guna mendanai program/proyek yang mendukung agenda pembangunan negara.
Kerangka tersebut dikembangkan mendapat dukungan dari UNDP (United Nations Development Programme) untuk memastikan keselarasan dengan SDGs PBB dan prinsip-prinsip dari International Capital Market Association (ICMA).
Tak hanya itu, adanya Net Zero Emission (Emisi Nol Bersih) juga menjadi bagian dari landasan Indonesia dalam pembangunan berkelanjutan. Sesuai namanya, Net Zero Emission bertujuan untuk mengurangi emisi karbon ke tingkat yang dapat diserap oleh alam dan tindakan penghilangan karbon dioksida lainnya.
Pemerintah Indonesia berkomitmen mencapai target SDGs sekaligus menuju Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Untuk itu, dibutuhkan investasi besar dalam pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pemerintah mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan inovatif seperti proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) berbasis Environmental, Social, Governance (ESG), SDGs Bond, Green Sukuk, dan Blue Bond.
Dalam skema KPBU, pemerintah bekerja sama dengan swasta membangun infrastruktur dengan menerapkan prinsip ESG. Aspek lingkungan (E) diwujudkan melalui pengurangan emisi karbon, penjagaan kualitas udara dan air, serta pengelolaan limbah berkelanjutan. Aspek sosial (S) menekankan penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan kesetaraan akses infrastruktur. Sementara aspek tata kelola (G) mendorong transparansi, akuntabilitas, dan praktik tata kelola yang baik.
Penerapan ESG dalam KPBU dilakukan bertahap, dimulai dari sektor prioritas KPBU yang menerima dukungan Fasilitas Penyiapan Proyek (PDF) pada 2022. Pada 2023 ESG diterapkan di semua proyek KPBU penerima PDF dan pada 2024 ini diimplementasikan di seluruh proyek KPBU penerima dukungan fiskal. Contoh proyek KPBU berbasis ESG yang sedang disiapkan antara lain Proyek KPBU Tempat Pemrosesan dan Pengolahan Akhir Sampah (TPPAS) Manggar, Balikpapan dan Proyek KPBU Revitalisasi dan Pengembangan SPAM di Kota Denpasar.
SDGs Bond merupakan instrumen utang untuk mendanai proyek yang berkontribusi langsung pada pencapaian SDGs. Pemerintah menerbitkan SDGs Bond pertama senilai EUR500 juta di pasar global pada 2021 dan Rp16,8 triliun di pasar domestik pada 2022-2024 termasuk penerbitan SDG Bond Ritel sebesar Rp3,04 triliun. Dana tersebut digunakan untuk membiayai program sosial dan lingkungan hidup seperti vaksinasi 30 juta bayi, beasiswa 12,4 juta siswa, bantuan 3 juta keluarga miskin, perluasan layanan dasar di 2.146 daerah terluar/tertinggal, 400 ribu petani budidaya beras kaya nutrisi, dan 3 juta penerima program keluarga harapan.
Green Sukuk adalah instrumen syariah untuk mendanai proyek ramah lingkungan. Indonesia merupakan penerbit Green Sukuk terbesar di dunia dengan total penerbitan US$7,83 miliar pada 2018-2023 di pasar global dan Rp35,8 triliun pada 2019-2024 di pasar domestik. Green Sukuk mendanai proyek ketahanan iklim dan infrastruktur hijau seperti rel kereta api Trans Sulawesi, panel surya di terminal bus, bendungan, serta pengembangan sistem pengelolaan air dan irigasi. Green Sukuk berkontribusi mengurangi emisi hingga 11,5 juta ton CO2e.
Blue Bond adalah instrumen baru yang diperkenalkan pada 2023 untuk membiayai proyek kelautan dan perikanan berkelanjutan. Penerbitan perdana Samurai Blue Bond senilai JPY45,7 miliar dilakukan pada 2023-2024. Dana tersebut digunakan untuk proyek perlindungan dan restorasi ekosistem pesisir dan laut, penanggulangan bencana dan pengurangan risiko, serta pengelolaan perikanan berkelanjutan.
Berbagai instrumen pembiayaan inovatif yang dikembangkan pemerintah tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian SDGs. Proyek KPBU berbasis ESG mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam pembangunan infrastruktur. SDGs Bond secara khusus mendanai proyek-proyek yang menargetkan tujuan SDGs tertentu. Green Sukuk menyediakan pembiayaan syariah untuk proyek ramah lingkungan yang selaras dengan upaya mitigasi perubahan iklim. Sementara Blue Bond berfokus pada dukungan proyek kelautan dan perairan berkelanjutan.
Dengan demikian, instrumen-instrumen tersebut menjadi sarana vital dalam memobilisasi dana untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Meski terdapat sejumlah tantangan dalam penerapannya seperti panjangnya proses persiapan, kebutuhan koordinasi antar kementerian atau lembaga, serta mekanisme pembiayaan umum, inovasi pembiayaan ini menjadi bukti nyata komitmen Indonesia dalam mencapai target SDGs dan NZE demi masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.
.JPG?w=300&h=221)
