Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Saham Vale Indonesia (INCO) jadi Sorotan DPR, Intip Kinerjanya Sepanjang 2023

Emiten nikel PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) tengah menjadi sorotan di tengah rencana divestasi saham 11 persen.
Emiten nikel PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) tengah menjadi sorotan di tengah rencana divestasi saham 11 persen.
Emiten nikel PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) tengah menjadi sorotan di tengah rencana divestasi saham 11 persen.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten nikel PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) tengah menjadi sorotan di tengah rencana divestasi saham 11 persen. Pergerakan saham INCO sepanjang 2023 pun turut terpengaruh.

Pada perdagangan Selasa (6/6/2023) pukul 11.29 WIB, saham INCO turun 0,38 persen atau 25 poin menjadi Rp6.575. Kapitalisasi pasarnya mencapai Rp65,33 triliun, dengan valuasi PER 11,07 kali. 

Sepanjang 2023, saham INCO cenderung melemah terbatas. Sebulan terakhir, saham INCO turun 6,41 persen, dan sepanjang 2023 berjalan turun 7,39 persen. Adapun, pada akhir 2022 saham INCO mencapai level Rp7.200.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasfrif untuk meninjau kembali status 20 persen kepemilikan saham publik di Vale Indonesia.

Bambang menuturkan komisinya menerima informasi ihwal dugaan 20 persen porsi kepemilikan saham di pasar modal domestik itu dikuasasi oleh perusahaan cangkang atau afiliasi dari Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.

“Informasinya itu bukan dikuasi oleh pasar domestik, mereka pakai cangkang perusahaan domestik, mereka juga bahkan terindikasi itu dana pensiun PT Sumitomo padahal mereka sudah memiliki saham yang tercatat, menurut kami palsu,” kata Bambang saat rapat kerja di Komisi VII DPR RI, Jakarta, Senin (5/6/2023).

Permintaan itu disampaikan Bambang menyusul rencana pemerintah untuk menguasai saham mayoritas INCO. Seperti diketahui, mayoritas saham INCO masih dikuasai asing, yakni Vale Canada Limited sebesar 43,79 persen dan Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. 15,03 persen.

Sementara itu, komposisi kepemilikan domestik diwakili oleh Holding Industri Pertambangan atau Mining Industry Indonesia (MIND ID) sebesar 20 persen.

Selanjutnya terdapat 20 persen kepemilikan saham yang dipegang oleh entitas publik dan individu di dalam negeri yang belakangan dituding Bambang sebagai perusahaan cangkang Sumitomo.

Lewat komposisi itu, INCO saat ini hanya perlu mendivestasikan lagi 11 persen sahamnya untuk memenuhi syarat peralihan status kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang mewajibkan divestasi minimal 51 persen saham kepada investor domestik atau pemerintah.

“Masa nikel kita kasih ke asing, di sini dicatatkan di Bursa Kanada sana, kita sedih dengan kondisi ini,” tuturnya.

Menanggapi itu, Arifin mengatakan INCO telah menjalankan kewajiban divestasinya dengan menyerahkan 40 persen saham untuk kepemilikan domestik yang diwakili masaing-masing oleh MIND dan investor dalam negeri.

Ihwal temuan Komisi VII, Arifin mengatakan, kementeriannya bakal berkoordinasi lebih lanjut dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan dugaan adanya perusahaan cangkang Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. di beberapa entitas pemegang saham domestik.

“Mengenai kepemilikan yang di publik itu kepemilikannya asing kita mesti review di OJK, bagaiaman prosedur sebetulnya mengenai bursa di Indonesia, bagaimana aturannya,” kata Arifin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper