Bisnis.com, JAKARTA – Target pertumbuhan PDB sebesar 5,3 persen dengan inflasi 3,3 persen dalam RAPBN 2023 disinyalir dapat menguntungkan sektor konsumer, perbankan dan tambang dan Indeks BUMN 20.
Pada Selasa (16/8/2022) lalu, dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023, pemerintah menargetkan pertumbuhan PDB 5,3 persen dan inflasi 3,3 persen dengan asumsi harga minyak mentah di bawah US$90 per barel turun dari outlook 2022 di kisaran US$95-US$105 per barel.
Selain itu, target nilai tukar rupiah juga tetap cenderung lemah di Rp14.750 per dolar AS, masih di kisaran outlook 2022 Rp14.500- Rp14.900 per dolar AS. Adapun, target lifting migas naik menjadi 660 barel per hari dan 1.050 barel setara minyak per hari naik dari outlook 2022: 625-630 barel per hari dan 956-964 barel per hari.
Pemerintah yakin dapat mencapai target defisit anggaran di bawah 3 persen, tepatnya di -2.85 persen, sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 2/2020 dengan peningkatan penerimaan negara naik sebesar 4,8 persen menjadi Rp2.443,6 triliun dan penurunan pengeluaran negara sebesar 4 persen menjadi Rp3.041,7 triliun.
Macro Equity Strategist Samuel Sekuritas Indonesia Lionel Priyadi melihat Pemerintah akan sulit untuk mencapai target ini, mengingat tekanan pada pemerintah untuk menaikkan harga Pertalite RON 90 sebesar 31 persen menjadi Rp10.000 per liter.
“Pemerintah mungkin menghadapi dilema yang sulit antara mempertahankan pertumbuhan PDB atau menaikkan suku bunga untuk meredam inflasi,” kata Lionel dalam riset, dikutip Jumat (19/8/2022).
Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menempatkan mekanisme penyeimbang berupa peningkatan anggaran jaminan sosial sebesar Rp479,1 triliun untuk menjaga daya beli, terutama bagi masyarakat kelas bawah dan menengah ke bawah.
Pemerintah juga menyiapkan anggaran Rp336,7 triliun untuk subsidi energi dan kompensasi kepada Pertamina dan PLN guna mencegah tekanan inflasi dari harga energi yang lebih tinggi dari perkiraan tahun depan.
“Kami pikir mekanisme ini akan menguntungkan sektor bahan pokok konsumer dan ritel,” kata Lionel.
Dari sisi pendapatan negara, melalui Nota Keuangan APBN 2023, Pemerintah juga menargetkan untuk bisa meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) dari dividen bisa meningkat 9,1 persen dari tahun ini mencapai Rp44,06 triliun.
Peningkatan tersebut utamanya disebabkan adanya proyeksi peningkatan kinerja keuangan BUMN pada 2022 seiring dengan kondisi perekonomian yang membaik setelah sebelumnya terdampak secara signifikan oleh pandemi Covid-19.
Pendapatan dari dividen BUMN merupakan kontributor utama, sedangkan pendapatan dari KND lainnya dari surplus lembaga antara lain sisa surplus Bank Indonesia (BI) dan surplus Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersifat tidak tetap.
Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus mengatakan, dilihat secara sektoral emiten-emiten besar di dalam konstituen Indeks BUMN20 dari sektor perbankan, pertambangan, energi, dan telekomunikasi, prospeknya masih akan bagus hingga akhir tahun ini.
“Penopangnya dari pemulihan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan dan permintaan komoditas yang masih tinggi untuk batu bara apalagi jelang musim dingin dan aktivitas yang tak lepas dari digitalisasi,” ungkap Nico.
Nico mengatakan, sektor yang bisa diperhatikan ke depan adalah perbankan, telekomunikasi dan pertambangan.
