Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Sri Mulyani Lakukan Private Placement SBSN untuk Peserta Tax Amnesty Jilid II

Kementerian Keuangan menawarkan 1 seri SBSN untuk transaksi private placement tersebut. Seri PBS035 berdenominasi rupiah, dengan jenis kupon kupon tetap.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com 21 Mei 2022  |  11:50 WIB
Sri Mulyani Lakukan Private Placement SBSN untuk Peserta Tax Amnesty Jilid II
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memimpin pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (FMCBG) di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (17/2/2022). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat - POOL
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan melakukan transaksi private placement Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam rangka penempatan dana atas Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau tax amnesty jilid II. 

Dikutip dari keterangan resmi Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan pada Sabtu (21/5/2022), pemerintah menawarkan 1 seri SBSN untuk transaksi private placement tersebut.

Seri PBS035 berdenominasi rupiah, dengan jenis kupon kupon tetap dan pembayaran kupon semi annual.

Rentang imbal hasil (yield) yang ditawarkan pada seri ini berada di 6,9 persen - 7,34 persen. Jenis seri ini akan jatuh tempo pada 15 Maret 2042 atau bertenor 20 tahun.

Transaksi private placement SBSN untuk penempatan dana atas PPS akan dilakukan pada 27 Mei 2022, serta setelmennya pada 31 Mei 2022.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 196/PMK.03/2021, dalam hal Wajib Pajak menginvestasikan harta bersih dalam Surat Berharga Negara, dilakukan dengan tiga ketentuan. Pertama, dilakukan melalui dealer utama dengan cara private placement di pasar perdana dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Kedua, investasi dalam Surat Berharga Negara dalam mata uang dolar AS hanya dapat dilakukan oleh Wajib Pajak yang mengungkapkan harta dalam valuta asing. Ketiga, dealer utama wajib melaporkan transaksi Surat Berharga Negara dalam rangka Program Pengungkapan Sukarela kepada Direktorat Jenderal Pajak.

DJPPR menyebut pelaksanaan transaksi private placement tersebut dilakukan berdasarkan PMK No. 51/2019, PMK No. 38/2020, dan PMK No. 196/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan PPS.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sri mulyani sbsn surat berharga negara djppr program pengungkapan sukarela
Editor : Farid Firdaus
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top