Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian BUMN meminta agar PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) secepatnya membenahi pola penyewaan atau leasing pesawatnya sehingga tidak menjadi beban bagi perseroan.
Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan industri penerbangan terus berubah secara signifikan apalagi setelah pandemi Covid-19 menghantam dunia. Bisnis aviasi menjadi salah satu yang paling terdampak.
"Banyak pesawat yang menganggur dimana-mana konsep leasing kami sedang perbaiki supaya win-win, untung sama untung. Jangan seperti dahulu akhirnya [perseroan] ditekan, terjadi grey area untuk kolusi. Ini yang akan kami lakukan secara transparan metode leasing ke depan bisa saling menguntungkan," urainya dalam konferensi pers virtual, Rabu (10/2/2021).
Dengan demikian, ketika melakukan penyewaan pesawat baik ke produsen Boeing maupun Airbus, perseroan wajib memperhatikan strategi besar dari dua produsen tersebut dan disesuaikan dengan strategi besar perseroan agar sesuai dengan kebutuhannya.
Akhirnya, tidak dapat memotong hanya menggunakan salah satu pabrikan pesawat yang dipakai oleh GIAA, harus diperhatikan strategi besar dari perseroan dan para pabrikan.
"Kami tak segan Garuda terbang ke Amerika Serikat [AS] untuk Boeing atau Eropa untuk Airbus, langsung saja negosiasi ketika mereka kesulitan. Indonesia punya market, mestinya kita menekan orang bukan kita yang ditekan orang," tegasnya.
Baca Juga
Berdasarkan data yang dipegangnya, GIAA menjadi salah satu perusahaan penerbangan dengan beban leasing paling tinggi di dunia hingga sebesar 27 persen. Dengan demikian, ketika berhadapan Covid-19, menjadi salah satu komponen yang wajib dibenahi.
Menurut Erick, leasing pesawat menjadi salah satu komponen keuangan yang membebani perseroan karena terjadinya salah satu penyewaan pesawat yang berujung pada kasus hukum dimana pemberiaan harganya di atas harga normal.
Penyewaan pesawat yang terkait kasus hukum tersebut yakni 12 pesawat Bombardier CRJ 1000 yang disewa dari Nordic Aviation Capital (NAC). GIAA pun sudah mengakhiri kontrak penyewaan secara sepihak mulai 1 Februari 2021, padahal jadwal jatuh temponya pada 2027.
Selain itu, GIAA juga tengah melakukan negosiasi penyelesaian pembayaran lebih cepat terhadap kontrak financial lease terhadap 6 unit pesawat berjenis sama. Adapun, penyedia financial lease tersebut yakni Export Development Canada (EDC) yang memiliki masa sewa pesawat sampai 2024.
"Tentu kesalahannya di mana, ada proses kasus hukumnya, KPK sudah terjun, di luar negeri kasus ini juga dieksplorasi. Negosiasi kami lakukan, negosiasi yang dicueki, hanya bertepuk sebelah tangan kami tak bisa tepuk tangan sendiri, yang 6 juga, kasus hukumnya kuat," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
