Bisnis.com, JAKARTA - Pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) untuk pendanaan proyek tak disia-siakan emiten BUMN Karya.
Salah satunya PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) menyatakan sedang menyiapkan divestasi sembilan ruas jalan tol milik perseroan.
Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sembilan ruas jalan tol yang akan didivestasi adalah jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (seksi 1-7), Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat (seksi 1-6), Cibitung-Cilincing (seksi 1-4), Cinere-Serpong (seksi1-2), Bogor-Ciawi-Sukabumi (seksi1-4), Depok-Antasari (seksi 1-3), Pemalang-Batang (seksi 1-2), Batang-Semarang (seksi 1-5), dan Krian-Legundi-Bunder-Manyar (seksi 1-4).
Dari kesembilan ruas jalan tol tersebut, Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat (seksi 1-6) memiliki jarak terpanjang hingga 143,25 Kilometer. Sementara itu, kepemilikan saham tertinggi beradadi ruas Krian-Legundi-Bunder-Manyar (seksi 1-4) atau 99,9 persen, sedangkan yang terendah pada ruas Depok-Antasari (seksi 1-3) sekitar 25 persen.
Secara total, panjang jalan tol yang akan didvestasi oleh Waskita Karya adalah sekitar 483,53 Kilometer.
SVP Corporate Secretary Waskita Karya Ratna Ningrum mengaatkan pihaknya telah menentukan beberapa skema divestasi sembilan ruas jalan tol tersebut. Adapun, skema yang dimaksud adalah shareswap, direct sell, dan penerbitan instrumen ekuitas.
Baca Juga
"Mayortas jalan tol yang ditawarkan Waskita telah beroperasi, baik pulau Jawa dan Sumatra, dan memiliki investment return rate (IRR) serta lalu lintas harian yang baik. [Hal tersebut] menjadikan aset tol tersebut cukup menarik untuk ditawarkan kepada para investor maupun sovereign wealth fund (SWF)," katanya kepada Bisnis, Kamis (28/1/2021).
Ratna berujar aksi divestasi tersebut ditujukan agar perseroan mendapat dana segar. Selain itu, dana hasil divestasi akan digunakan untuk mengurangi utang dan beban bunga yang terkonsolidasi.
Alhasil, ucap Ratna, perseroan dapat melakukan investasi pada proyek-proyek investasi lainnya.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hendy Rahadian mengatakan Waskita Karya melakukan divestasi tersebut karena perseroan mengalami kesulitan likuiditas. Adapun, lanjutnya, pihaknya tidak akan mencampuri terlalu dalam aksi korporasi tersebut.
"Ini memang sebenarnya bukan full goverment problem. Jadi, kami tidak masuk terlalu dalam, kecuali Waskita Karya butuh dukungan," ucapnya.
Adapun, Hendy menyatakan tantangan konstruksi jalan tol pada 2021 bermuara pada pendanaan proyek-proyek jalan tol. Menurutnya, biaya dan dana yang tersedia setelah penajaman proyek jalan tol untuk 2021 tidak sebanding.
"Kami lihat dengan budget constraint baik dari segei tanah dan dukunga konstruksi, ini ukan hal yang mudah [untuk mencapai target 2024] karena kami membutuhkan biaya," ujarnya.
Hendy menyatakan pihaknya membutuhkan biaya pembebasan tanah untuk proyek jalan tol sampai 2024 senilai Rp55,25 triliun. Dengan kata lain, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus menyiapkan anggaran sekitar Rp13,7 triliun setiap tahunnya sepanjang 2021-2024.
Namun demikian, lanjutnya, dana pembebasan tanah untuk keperluan konstruksi jalan tol hanya dianggarakan sekitar Rp5,93 triliun. Artinya, hanya sekitar 39,02 persen dari anggaran yang dibutuhkan.
"Jadi, ada ketidakpastian pemenuhan biaya [pembebasan] tanah [untuk konstruksi jalan tol pada 2021]," ucapnya.
