Bisnis.com, JAKARTA – Tarif baru pungutan biodiesel disambut positif para pelaku usaha karena dianggap dapat memperbaiki harga crude palm oil (CPO).
Kementrian keuangan mengubah PMK No.57/2020 menjadi PMK No.191 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
Dengan begitu, tarif baru pungutan ekspor sawit dengan besaran maksimum US$ 255 per ton. MP Tumanggor, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI) mengapresiasi beleid tersebut. Pasalnya, mandatori B30 telah terbukti meningkatkan serapan minyak sawit di dalam negeri.
“Aturan ini semakin memperkuat program hilir sawit di tahun depan. Selain itu, konsumsi domestik akan meningkat seiring keberlanjutan B30 yang rencananya ditingkatkan menjadi B40. Targetnya, mandatori biodiesel akan menyerap pemakaian minyak sawit 9,2 juta kiloliter pada 2021,” ujar Tumanggor dalam keterangan resmi (11/12/2020).
Tumanggor menambahkan penggunaan biodiesel di dalam negeri mampu menyerap produksi minyak sawit dan TBS petani. Alhasil, harga CPO menjelang akhir tahun di atas US$800 per ton. Harga TBS petani rerata di atas Rp1.700 per kilogram bahkan mampu tembus Rp2.000 per kilogram.
Sementara itu, Paulus Tjakrawan, Ketua Harian APROBI berharap pemerintah dapat merealisasikan peningkatan mandatori biodiesel menjadi B40 tahun depan. Tujuannya mengurangi beban pemerintah karena biodiesel dapat menekan impor bahan bakar minyak, penghematan devisa, dan memperkuat ketahanan energi.
Baca Juga
“Dengan penyesuaian tarif pungutan, mandatori biodiesel terus berlanjut. Harapannya dapat ditingkatkan menjadi B40 pada tahun depan. Jika mandatori naik, konsumsi sawit di pasar domestik akan tumbuh. Ini lebih menguntungkan perekonomian Indonesia,” ujar Paulus.
Di sisi lain, Gulat Manurung, Ketua Umum DPP APKASINDO menjelaskan bahwa petani sedang menikmati harga TBS yang bagus sebagai dampak keberhasilan program Mandatori B30.
“Hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Sebentar lagi akan ke B40 yang diharapkan semakin memberikan dampak positif kepada industri sawit dan ekonomi negara,” ujar Gulat.
Menurutnya kebijakan pemerintah menyesuaikan kenaikan tarif pungutan ekspor bertujuan menjaga keberlanjutan program sawit. Program yang dikelola BPDPKS ini mendukung B30, peremajaan sawit, peningkatan SDM, riset, dan promosi.
