Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Investasi Pemerintah : Manajer Investasi dan Bank Kustodian Dilibatkan, Ini Syaratnya

Sebagai turunan dari perluasan investasi pemerintah ke instrumen surat berharga dan saham, pemerintah membuka ruang menggandeng manajer investasi dan bank kustodian. Apa saja syarat bagi manajer investasi dan bank kustodian yang berminat?
Muhamad Wildan
Muhamad Wildan - Bisnis.com 31 Mei 2020  |  16:18 WIB
Pekerja berswafoto dengan latar belakang pergerakan Indek Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (11/5/2020). - ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Pekerja berswafoto dengan latar belakang pergerakan Indek Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (11/5/2020). - ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Bisnis.com, JAKARTA — Dalam melaksanakan investasi pemerintah pada saham dan obligasi, pemerintah membuka ruang untuk menggandeng manajer investasi dan bank kustodian.

Untuk diketahui, investasi pemerintah bakal dilaksanakan oleh Operator Investasi Pemerintah (OIP). OIP yang dimaksud di sini bisa berupa Badan Layanan Umum (BLU), BUMN, ataupun badan hukum lainnya (BHL).

Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara Investasi Pemerintah yang merupakan aturan turunan dari PP Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah.

PP 63/2019 dikeluarkan karena pemerintah ingin berfokus pada investasi dalam bentuk surat berharga baik obligasi maupun saham. Selama ini, investasi pemerintah cenderung berfokus pada Penyertaan Modal Negara (PMN) dan pemberian pinjaman.

Dalam PMK 53/2020, diatur bahwa OIP dapat melakukan alih daya pelaksanaan investasi saham dan obligasi kepada manajer investasi.

Alih daya ini diatur dalam perjanjian antara OIP dan manajer investasi yang di dalamnya harus memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, jenis dan batasan instrumen investasi, besar biaya yang dibebankan, hak OIP untuk mendapatkan informasi dari pengelolaan investasi, ganti rugi manajer investasi dalam hal adanya kelalaian investasi dari manajer investasi, penatausahaan kekayaan yang dikelola manajer investasi pada bank kustodian, hingga jangka waktu perjanjian.

Manajer investasi yang berpeluang bekerja sama dengan OIP dalam investasi pemerintah harus memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tidak pernah dikenai sanksi berupa pembatasan dan pembekuan kegiatan usaha dari OJK, berpengalaman mengelola dana paling sedikit Rp5 triliun, dan memiliki wakil manajer investasi yang tidak pernah dikenai sanksi dari OJK dalam 5 tahun terakhir.

Bagi bank kustodian, bank kustodian yang dimaksud harus berstatus sebagai bank umum, dalam kondisi cukup sehat selama 12 bulan terakhir, memiliki izin usaha kustodian, dan memenuhi syarat tambahan yang diberikan oleh OIP.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

saham investasi Obligasi
Editor : Annisa Margrit
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

BisnisRegional

To top