OJK Sempurnakan Aturan Rights Issue Perusahaan Terbuka

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan perubahan terhadap peraturan tentang penambahan modal perusahaan terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue.
Dwi Nicken Tari | 13 Mei 2019 14:51 WIB
Karyawan memantau pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di salah satu perusahaan sekuritas di Jakarta, Jumat (5/4/2019). - Bisnis/Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan perubahan terhadap peraturan tentang penambahan modal perusahaan terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue.

Adapun perubahan tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Dalam bagian penjelasan atas regulasi ini, OJK mengungkapkan bahwa ketentuan mengenai penambahan modal perusahaan terbuka dengan memberikan HMETD telah diatur dalam POJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, namun terdapat pengecualian yang diatur dengan POJK No.38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Dengan demikian, untuk meningkatkan perlindungan terhadap investor minoritas sebagai akibat dari tindakan perusahaan terbuka yang melakukan penambahan modal baik dengan memberikan HMETD maupun yang dikecualikan dari kewajiban memberikan HMETD, OJK merasa perlu melakukan penyempurnaan pengaturan mengenai ketentuan penyelenggaraan RUPS, terutama ketentuan mengenai penyelenggaraan RUPS dalam rangka penambahan modal yang bertujuan untuk selain perbaika posisi keuangan termasuk Program Kepemilikan Saham.

Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna menyampaikan, aturan tersebut menunjukkan bahwa dari sisi pengambilan keputusan emiten harus mengikutsertakan publik selaku pemegang saham.

“Sehingga kepentingan dari pemegang saham juga terakomodasi pada saat pengambilan keputusan,” kata Nyoman di Jakarta, Senin (13/5/2019).

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Aksi Korporasi, kinerja emiten

Editor : Riendy Astria

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top
Tutup